Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dalam melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung guna mengendalikan banjir di ibu kota.
“Penganggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung sesuai dengan PSN dan arahan pak gubernur,” kata Yuke dalam rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2025, Selasa (22/7).
Yuke menyebut, program normalisasi Kali Ciliwung merupakan langkah paling krusial untuk mengatasi banjir di Jakarta. Ia optimistis, jika program ini dituntaskan, risiko banjir bisa ditekan secara signifikan.
“Tuntas (normalisasi) Ciliwung, mungkin ini mengurangi kurang lebih 20 persen sampai 30 persen,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam rapat tersebut, Dinas SDA mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp158,6 miliar untuk pengadaan lahan sungai.
Sebelumnya, anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD 2025 sebesar Rp98,7 miliar. Jika usulan ini disetujui, maka total anggaran pengadaan lahan sungai menjadi Rp257,3 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan tahapan penting dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung. Pihaknya menargetkan pembebasan lahan sepanjang 16,5 kilometer rampung pada tahun 2027, atau paling lambat 2028.
“Kita mengejar normalisasi Kali Ciliwung,” tegas Ika.
Untuk tahun 2025, pengadaan tanah akan difokuskan di wilayah Pengadegan, Cililitan, dan Cawang. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta telah menandatangani empat penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek tersebut, yaitu di Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan.
“Di APBDP 2025, kami akan menyelesaikan pembebasan lahan di wilayah Pengadegan. Satu kelurahan itu selesai semua. Sebagian Cililitan dan sebagian di Cawang,” pungkasnya.
