Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sekitar 400–500 hektare lahan pascatambang milik PT MPC belum dipulihkan, tetapi ia mengingatkan bahwa masalah ini tidak boleh berhenti di satu perusahaan saja.
“Kasus PT MPC hanyalah puncak gunung es. Ada banyak perusahaan lain di Sumatera Selatan yang bermasalah serupa, seperti PT Tanjung Belit Bara Energi (TBBE) di Gunung Megang. Semua harus diperiksa dan ditindak tegas,” kata Gunhar menanggapi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, ke lokasi bekas tambang milik PT Musi Prima Coal (MPC) di Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Sumatera Selatan, pada Minggu (25/5).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Ia menyayangkan lemahnya tanggung jawab perusahaan-perusahaan tambang dalam mereklamasi lahan pascatambang.
“Saya belum melihat reklamasi pascatambang yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang terjadi justru gangguan ekosistem di mana-mana. Sungai tidak lagi menjadi sumber ikan bagi warga desa, mereka tak lagi mendengar kicauan burung di pagi hari, yang ada hanya bunyi mesin ekskavator dan buldoser,” ujarnya prihatin.
Gunhar mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang memberi tenggat waktu satu hingga dua bulan kepada PT MPC untuk segera memulai pemulihan. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tegas ini harus berlaku untuk semua perusahaan yang melanggar, bukan hanya PT MPC.
“Kalau tidak ada aksi nyata dalam batas waktu itu, pemerintah harus menggunakan paksaan pemerintah, bahkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Gunhar juga menyoroti adanya indikasi praktik tambang ilegal yang masuk hingga kawasan hutan lindung, yang semakin memperburuk kerusakan lingkungan di daerah itu.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Kita tidak bisa lagi mentolerir praktik-praktik seperti ini. Penegakan hukum harus kuat, tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Ia menilai langkah Menteri Lingkungan Hidup turun langsung ke lapangan sebagai sinyal positif, mengingat pemerintah daerah selama ini sering mengalami keterbatasan kewenangan maupun sumber daya untuk menindak pelanggaran lingkungan.
“Kami di DPR RI siap mengawal dan mendukung langkah tegas pemerintah pusat agar proses pemulihan lingkungan berjalan lebih cepat, lebih luas, dan lebih berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya
