Jakarta, Gesuri.id - Serangan militer Israel yang menewaskan prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon Selatan terus mendapatkan kecaman dari dalam negeri termasuk dari DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto menyampaikan duka mendalam sekaligus kecaman atas serangan israel yang menewaskan prajurit TNI.
Yulius Setiarto menegaskan prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) berada di wilayah konflik bukan sebagai pihak yang berperang, melainkan menjalankan mandat internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.
“Kami berduka sangat dalam atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian dunia. Mereka membawa nama Indonesia dan amanah dari PBB,” ujarnya, dikutip Selasa (31/3).
Ia menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Kami mengutuk keras serangan militer Israel yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia dalam misi UNIFIL. Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan militer. Ini merupakan kejahatan perang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yulius mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas melalui jalur diplomasi internasional. Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan terbuka dan rinci kepada publik terkait kronologi kejadian tersebut guna menghindari spekulasi.
“Pemerintah harus segera menyampaikan sikap resmi dan memastikan transparansi informasi kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menilai insiden ini perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional. Yulius menyinggung keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace yang juga diikuti oleh Israel, yang menurutnya menimbulkan pertanyaan etis di tengah situasi konflik yang terjadi.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah terkait pengiriman ribuan prajurit TNI dalam misi internasional di Gaza. Menurutnya, langkah tersebut harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan personel di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Yulius menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia agar tetap konsisten dengan amanat konstitusi sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi prajurit yang bertugas.
“Kita tetap berpegang pada prinsip ikut menjaga ketertiban dunia. Namun negara juga wajib memastikan keselamatan setiap prajurit yang diutus dalam misi perdamaian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat langkah diplomasi dan perlindungan terhadap personel TNI yang bertugas di wilayah konflik,
" Sehingga peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia tetap berjalan dengan aman dan bermartabat," tandasnya.
