Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno ikut angkat suara menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyouno.
Arief mengajak pemilih Prabowo-Sandi untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 ini. Salah satu bentuk kongkritnya dengan menolak membayar pajak.
Baca: Ogah Bayar Pajak, Anggota DPR Gerindra Siap Tidak Gajian?
Pernyataan 'boikot' bayar pajak terlalu abstrak. Karena, lanjut Hendrawan, setiap produk yang dikonsumsi, jasa atau layanan yang digunakan memiliki unsur pajak di dalamnya yaitu pajak penjualan (PPn).
"Sampai-sampai ada yang menyatakan, dua kepastian yang tak dapat dihindari dalam kehidupan adalah kematian dan pajak," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Hendrawan juga menyerukan kepada masyarakat untuk menunggu bukti-bukti dari tuduhan kecurangan.
Baca: Presiden Jokowi Teken PP Tentang Perdagangan Perbatasan
Sebab, paparan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tentang masifnya kecurangan di Pilpres pada 14 Mei lalu masih terlalu abstrak.
"Itu sudah disampaikan berkali-kali oleh kami di 2009, dan di sidang-sidang Komisi II di DPR," tutup dia.
