Ikuti Kami

Jamin Perlindungan Pekerja Migran, Ganjar Bakal Optimalkan Peran Kementerian

Mulai mereka (pekerja migran) berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja.

Jamin Perlindungan Pekerja Migran, Ganjar Bakal Optimalkan Peran Kementerian

Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, bakal mengoptimalkan peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Ganjar menyebutkan bakal memperbaiki kontrol pemerintah terhadap lembaga yang menaungi pekerja migran.

“Mulai mereka (pekerja migran) berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya dari kementerian yang ada, lembaga, yang ada itulah kontrol dilakukan,” ujar Ganjar.

Hal itu disampaikan Ganjar saat Debat Final Capres 2024 yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu (4/2).

Ganjar menjelaskan, seluruh lembaga maupun kementerian mesti memiliki kontak pribadi maupun media sosial yang dapat dihubungi secara cepat jika ada permasalahan yang dihadapi pekerja migran.

Menurut Ganjar, hal itu sangat efektif untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja migran, di samping regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menaungi pekerja migran.

Cara itu juga pernah dilakukan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Melalui aplikasi LaporGub, Ganjar mempersilahkan warga untuk menyampaikan persoalannya secara langsung ke pemerintah.

“Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi kenapa ini menjadi penting masalah-masalah yang mereka hadapi,” jelas Ganjar.

Selama menjadi gubernur, Ganjar juga memiliki pengalaman dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal itu ditunjukkan Ganjar sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk melindungi pekerja migran.

“Kami pernah membebaskan beberapa pekerja bermasalah baik di Arab Saudi, di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPU. Maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar.

Quote