Surabaya, Gesuri.id – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) terus memasifkan sosialisasi pentingnya menggunakan hak suara saat pemilihan umum (Pemilu).
Berkaca dari survei internal DPD PDI Perjuangan Jatim terkuak angka golput masih 11-12 persen.
Baca: Jokowi Imbau Masyarakat Banyuwangi Jangan Golput
"Kita selalu sosialisasi terus menerus ke masyarakat agar golput tidak tinggi dan itu kita perintahkan untuk caleg PDIP dan memohon juga pada caleg Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk melakukan hal yang sama," ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi di Surabaya, Selasa (26/3).
Selain elemen Timses, Kusnadi juga meminta KPU untuk lebih memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 yang dirasa belum total.
"Kalau dikatakan maksimal sih ya maksimal tapi belum penuh begitu, dan saya pikir untuk dua puluhan hari jelang akhir ini ya saya kira harus lebih intensif. Jadi baik dari timses maupun KPU ini harus bersama-sama untuk menekan angka Golput," kata Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Menurut Kusnadi, penyaluran hak pilih dalam Pemilu ini sangat penting bagi berjalannya proses demokrasi di Indonesia sehingga angka Golput harus diminimalisasi sebaik mungkin.
"Golput itu juga ada dua, ada yang mereka tidak tahu tapi ada juga yang tahu tapi tidak mau ke TPS. saya berharap ke KPU agar lebih masif lagi terutama pada daerah-daerah yang agak jauh dari jangkauan transportasi," kata Kusnadi.
Menurut Kusnadi, hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat Provinsi Jatim sangat luas dan mempunyai topografi yang bermacam-macam termasuk pegunungan dan kepulauan.
"Sedangkan yang sudah tahu tapi tidak mau ke TPS ini mungkin memang tidak mempunyai pilihan yang terbaik bagi mereka, ini harus diberikan penyadaran melalui sosialisasi juga," lanjutnya.
Baca: Erick Kagum Militansi Masyarakat Banyuwangi Pilih Jokowi
Tipe pemilih seperti itu, lanjut Kusnadi ada di perkotaan yang sebagian besar sudah tahu dan sudah terdidik namun masih bimbang dalam menentukan pilihan karena informasi yang kurang mendalam.
"Mayoritas di perkotaan ini golput nya memang lebih sedikit, tapi bukan berarti tidak ada, jadi di kota pun sosialisasi ini sebenarnya tetap harus dilakukan," pungkasnya.
