Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen.
Ambang batas parlemen merupakan syarat yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu agar mendapat kursi DPR. Partai politik yang meraih suara di bawah ambang batas parlemen tidak akan mendapat kursi di DPR.
Baca: Arif Minta Presiden Jokowi Lebih Berhati-hati
Untuk itu PDI Perjuangan mengusulkan agar revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
”Kami mengusulkan naik jadi 5 persen,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo.
Arif menjelaskan bahwa PDI Perjuangan ingin sistem pemerintahan presidensial diterapkan lebih efektif di Indonesia.
Menurutnya, itu bisa ditempuh jika jumlah fraksi di DPR berkurang, tidak seperti sekarang, yakni sembilan. Pengurangan itu bisa dilakukan dengan menaikkan ambang batas parlemen.
Arif yakin jumlah fraksi di DPR yang lebih sedikit akan mengurangi dinamika atau friksi yang terjadi. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien.
”Kami ingin multipartai sederhana. Kalau sekarang multipartai tidak sederhana. Yang terjadi adalah pengambilan keputusan yang tidak sederhana juga. Jadi rumit. Lambat,” kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini.
Baca: Penggunaan AI, Arif Minta Matangkan Perencanaannya
Arif memahami jika nanti ada yang tidak sepakat dengan keinginan PDI Perjuangan tersebut. Terutama partai-partai baru yang tentu kesulitan memperoleh suara.
Meski begitu, Arif yakin sistem presidensial bisa lebih efektif jika jumlah fraksi di parlemen berkurang. Pada Pemilu 2019, ada sejumlah parpol yang tidak mendapat kursi DPR lantaran meraih suara di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
