Jakarta, Gesuri.id - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempromosikan dinasti politik sebagai legacy utamanya memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah ini menuai sorotan dan pertanyaan kritis. Hal tersebut di ungkapkan oleh pengamat Politik Ray Rangkuti saat dimintai keterangan oleh gesuri.id, Minggu (22/10).
“Menempatkan dinasti politik sebagai prioritas utama dalam legacy-nya adalah keputusan kontroversial. Semakin banyak orang yang memahami proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), semakin besar pula potensi bagi masyarakat untuk mempertanyakan keputusan ini,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani juga mengatakan jika hal ini menimbulkan keraguan akan apakah langkah ini benar-benar sesuai dengan kepentingan publik atau lebih merupakan upaya mempertahankan kekuasaan di kalangan keluarga.
Meski begitu Ray Rangkuti mengatakan jika setiap orang memang memilih jalannya sendiri dan hal tersebut mendapat respon yang bagus dari Masyarakat.
“Saya Tapi tidak yakin akan mendapat respon bagus dari masyarakat. Semakin banyak yang mengerti proses yang terjadi di MK, punya potensi semakin banyak orang yang merasa hal itu kurang tepat,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional beragam latar belakang mulai agamawan, budayawan, akademisi hingga aktivis, menandatangani Maklumat Juanda yang bertajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol di Jalan Ir. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Ray Rangkuti sendiri menjadi salah satu tokoh yang ikut menandatangani Maklumat Juanda tersebut.
