Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, gerakan anti narkotika harus tumbuh di segala bidang, termasuk di bidang politik. Di harapkan, pemilu legislatif pada 2019 nanti bisa melahirkan wakil rakyat yang tak hanya amanah, tapi juga bebas narkotika. Oleh sebab itu, regulasi pemilu yang dibuat memuat spirit gerakan anti narkotika.
Menurutnya, gerakan antinarkotika sangat penting bahkan mendesak dan harus konkrit menyentuh semua bidang, tidak terkecuali dalam kontestasi politik seperti pemilu legislatif.
Baca: Tekad Tjahjo Kawal Pemilu Bermartabat
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan terdapat penyaringan untuk mencegah masuknya calon wakil rakyat yang terkontaminasi pengaruh narkotika. Karena itu sejak awal, pemerintah dalam pembahasan UU Pemilu, mendorong regulasi tersebut memuat spirit gerakan anti narkotika. Dan itu dikonkritkan lewat klausul yang mengatur tentang persyaratan calon legislatif.
"Dalam UU Pemilu, dalam Pasal 240 ayat (2) huruf d disebutkan bakal caleg harus punya surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, seorang wakil rakyat itu tak hanya harus punya integritas. Namun juga mesti bebas dari pengaruh narkotika. Bahkan wajib punya komitmen untuk memerangi dan memberantas narkotika.
Baca: Tjahjo Minta KPK Percepat Sidang Cakada Tersangka Korupsi
Sebagai Mendagri, kata Tjahjo, sejak awal berkomitmen penuh mendukung gerakan anti narkotika. Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Dan besok adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Ini momentum untuk kita kuatkan tekad memberantas peredaran narkotika yang sudah kian mengkhawatirkan ini," katanya.
