Jakarta, Gesuri.id - Dalam pertemuan puncak yang menyusul panggilan tanggal 8 Agustus tersebut di Dalat (11–12 Agustus 1945), Marsekal Terauchi menyampaikan sikap resmi pemerintah Kekaisaran Jepang:
"Pemerintahan Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia."
— Marsekal Hisaichi Terauchi
Saat Soekarno bertanya apakah kabar gembira mengenai kemerdekaan ini sudah boleh diumumkan kepada rakyat Indonesia, Terauchi memberikan tanggapan:
"Terserah kepada tuan-tuan di Panitia Persiapan. Kapan saja boleh. Itu sudah menjadi urusan tuan-tuan."
— Marsekal Hisaichi Terauchi (Tanggapan saat ditanya Bung Karno mengenai pengumuman kemerdekaan)
Sementara itu ada tiga poin utama janji Jepang kepada PPKI:
Pertama, kemerdekaan Indonesia akan diberikan setelah seluruh persiapan oleh PPKI selesai.
Kedua, wilayah Indonesia mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (termasuk pulau-pulau di luar Jawa).
Ketiga, pelaksanaan kemerdekaan direncanakan secara berangsur-angsur, dimulai dari Pulau Jawa.
Dampak Luas terhadap Kemerdekaan Indonesia
1. Penetapan Kepastian Wilayah Negara
Sebelumnya terdapat perdebatan di internal pendudukan Jepang (antara Angkatan Darat/Rikugun di Jawa/Sumatra dan Angkatan Laut/Kaigun di wilayah timur Indonesia).
Tanggapan Terauchi menegaskan wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh bekas Hindia Belanda secara utuh. Hal ini menggagalkan potensi pembagian atau pemisahan wilayah Indonesia oleh faksi-faksi militer Jepang.
2. Pengakuan Legitimasi Kepemimpinan Soekarno-Hatta
Panggilan resmi dari markas tertinggi Jepang pada 8 Agustus membuktikan secara de facto bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta adalah dua figur pemimpin tertinggi yang diakui mewakili bangsa Indonesia. Kepemimpinan ini mempermudah konsolidasi politik nasional.
3. Pemicu Perlawanan Golongan Muda (Terjadinya Peristiwa Rengasdengklok)
Panggilan Jepang ke Dalat justru memicu alarm kewaspadaan di kalangan Golongan Muda (Sutan Sjahrir, Sukarni, Chaerul Saleh). Para pemuda menilai janji Terauchi hanyalah tipu muslihat Jepang yang sedang terdesak.
Implikasinya, pemuda menolak kemerdekaan yang terkesan sebagai "hadiah" dari Terauchi dan PPKI. Ketegangan ini memuncak pada aksi pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, mendesak agar Proklamasi dilepaskan total dari pengaruh Jepang dan segera dibacakan.
4. Taktik Bung Karno: "Pribunisasi" PPKI
Meskipun PPKI dibentuk atas persetujuan Jepang, Bung Karno memanfaatkan lembaga ini secara cerdik. Sekembalinya dari Dalat, Soekarno secara sepihak menambah 6 anggota baru dari pihak Indonesia (seperti Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik) tanpa persetujuan tentara Jepang. Langkah ini menghapus cap "bentukan Jepang" dan menjadikan PPKI sebagai badan perwakilan murni milik rakyat Indonesia.
5. Kesiapan Lembaga Pasca-Proklamasi
Tanpa terbentuknya PPKI yang dikukuhkan pada periode 7–8 Agustus 1945, Indonesia tidak memiliki lembaga formal siap pakai setelah teks Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Berkat keberadaan PPKI, pada 18 Agustus 1945 Indonesia sudah dapat langsung mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama.
(Berbagai Sumber)
