Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto (Tina Toon) melayangkan kritik tegas terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan yang melakukan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara sepihak.
Tina Toon menyesalkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan para penerima manfaat KJP sebelum keputusan pencabutan diambil.
Baca: Pelantikan DPD BMI, Sekjen Hasto: Anak Muda Harus Visioner
Menurutnya, keputusan tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi mereka yang seharusnya masih layak mendapatkan bantuan.
"Kalau memang bicara soal sasaran, misalnya dia mampu memang layak dicabut. Namun yang terjadi, ada yang memang tidak mampu ternyata malah dicabut. Kenapa tidak dikomunikasikan dulu dengan semua penerima?" ujar Tina Toon.
Selain minimnya komunikasi, Tina Toon juga menyoroti proses pencabutan KJP yang dinilai tidak transparan dan dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ia membandingkan sulitnya proses pendaftaran KJP dengan kemudahan pencabutannya yang terkesan mendadak.
"Yang menjadi keluhan selama ini, kalau mau daftar KJP susahnya minta ampun. Namun kalau dicabut, main cabut saja tanpa konfirmasi," tegasnya.
Tina Toon menekankan pentingnya klarifikasi dan komunikasi yang baik sebelum pencabutan dilakukan agar tidak merugikan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan pendidikan tersebut.
Tina Toon juga mengungkapkan adanya temuan ratusan penerima KJP yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti anak dari pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarga yang tergolong mampu secara finansial.
Baca: BMI DKI Jakarta Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Plumpang
Temuan ini berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menyaring ulang data penerima.
"Kami minta Dinas Pendidikan melakukan klarifikasi lebih dalam agar bantuan KJP benar-benar diberikan kepada yang berhak," tegas Tina Toon.
Tina Toon sebelumnya juga kerap menyoroti berbagai isu pendidikan di Jakarta, termasuk perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru ngaji.
