PEMILU 2019 tinggal menghitung hari. Seluruh kader dari tingkat pusat hingga daerah: struktural, legislatif dan pejabat eksekutif (tiga pilar) bangkit bergerak, berjuang bersama memenangkan Pileg dan Pilpres 2019.
Dengan komitmen bersama untuk menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan yang ingin mengganti Pancasila. Semua warga PDI Perjuangan telah berikrar untuk melawan segala racun demokrasi: politik uang, ujaran kebencian, hoax dan kampanye SARA serta fitnah.
Seluruh kekuatan partai juga di setiap kontestasi politik baik di Pilkada, Pileg dan Pilpres selalu bergotong royong memenangkan jago partai. Menyongsong Pemilu 2019, mesin partai juga telah dipanaskan untuk memenangkan Caleg-caleg di seluruh tingkatan dan salah satu kader terbaiknya, Presiden Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024.
Semua itu dilakukan bukan hanya untuk meraih kekuasaan an sich. Namun semata-mata untuk semakin meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena, dengan kemenangan PDI Perjuangan di Pileg dan Jokowi di Pilpres 2019, seluruh kader Banteng akan merangkul kelompok lain yang masih satu tarikan nafas perjuangan menjaga Pancasila, untuk menghadirkan kekuasaan yang akan memajukan ekonomi kerakyatan, menjaga kedaulatan bangsa baik di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan-keamanan, dan politik berkeadaban, berkepribadian dalam budaya serta kemandirian ekonomi.
Kemenangan PDI Perjuangan dan Paslon 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan diraih tanpa perlu mengumbar janji kampanye atau gimmick yang memberikan harapan palsu akan menjadikan seluruh menteri dari kalangan milenial.
Ataupun janji pepesan kosong tidak akan impor, menaikkan gaji guru hingga 20 juta, menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau SIM seumur hidup, menghapus pajak kendaraan bermotor hingga menyamakan tarif pajak Indonesia dengan Singapura atau menghapus Ujian Nasional (UN).
Dalam berkampanye, paslon 01 dan seluruh caleg PDI Perjuangan pun tak pernah bersandiwara kepada rakyat. Semuanya dilakukan secara otentik dan penuh ketulusan. Tak ada settingan ingin menjadi istri kedua, atau mengarahkan salah seorang warga untuk memaksa ingin berselfie dengan paslon sambil termehek-mehek. Apalagi sandiwara playing victim dengan menyetting pedagang pasar untuk mengusir kandidat ketika kunjungan ke pasar tradisional.
Berbeda dengan janji kampanye Jokowi yang sangat relevan dan realistis karena merupakan pengejawantahan visi misi Paslon 01. Janji tiga kartu sakti contohnya. Ia merupakan kelanjutan dari Program Nawa Cita di periode pertama Pemerintahannya.
Ketiga kartu sakti itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Semua program itu terukur dan ada anggarannya. Seperti mengulang dan melanjutkan sejumlah program kesejahteraan Pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.
Rakyat bisa merasakan realisasi janji kampanye Jokowi bersama JK di Pilpres 2014. Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Program Beasiswa Unggulan, Bidik Misi, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya.
Sementara untuk Pilpres 2019, tiga kartu sakti program terbaru Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin bukanlah pepesan kosong atau janji manis belaka. Bahkan Jokowi berani menargetkan di tahun 2020 ketiga program tersebut sudah bisa dirasakan kemanfaatannya bagi puluhan juta masyarakat pra-sejahtera.
PDI Perjuangan sebagai partai yang mana dari rahimnya seorang Joko Widodo dilahirkan, digembleng, dikader dan menjalani proses karir politik dan pengabdiannya sebagai kepala daerah juga terus berbenah diri, untuk menjaga integritas dan moralitas para Calegnya.
Tak ada yang sempurna. Namun ikhtiar PDI Perjuangan untuk mewujudkan hadirnya integritas, akuntabilitas dan akseptabilitas dalam tubuh partai politik dengan membenahi sistem keuangan, sistem manajemen kepartaian dan sistem pengkaderannya.
PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai di Indonesia bahkan se-ASEAN yang setiap tahunnya selalu mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015, dimana manajemen mutu organisasi dan akuntabilitas keuangannya diaudit serta diawasi oleh Akuntan Publik.
Tidak tanggung-tanggung, ISO tersebut diperolehnya dari Lembaga Sertifikasi Internasional Certification Services (ICSM). ISO tersebut menunjukkan komitmen anti korupsi PDI Perjuangan. Selain itu, bukti partai ini ingin merubah citranya sebagai partai yang dianggap paling sering kadernya tersangkut kasus korupsi, ialah pemilihan eks Jubir KPK Johan Budi kepada PDI Perjuangan untuk melabuhkan pilihan politiknya dengan menjadi Caleg PDI Perjuangan di Pileg 2019.
Dus, sebagai penutup, tulisan ini hanya ingin kembali menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang notabene bagian terpenting dari pilar demokrasi. Karena itu, jika pilarnya tegak, maka demokrasi akan berkualitas.
PDI Perjuangan kuat dan besar bukan karena memiliki banyak kader yang mengabdi di eksekutif maupun legislatif, melainkan konsisten dalam prinsip: meneguhkan Ideologi Bangsa, Pancasila 1 Juni 1945. Karena ketegasan dalam memegang teguh ideologi Pancasila, merawat Kebhinekaan, NKRI harga mati dan menjadikan UUD 1945 sebagai rujukan politik hukum yang Konstitusional itulah PDI Perjuangan bisa bertransformasi sebagai sebuah kekuatan politik terbesar di Indonesia saat ini.
Dengan posisi sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan tidak menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Tidak menggunakan kekuatan militer untuk menjatuhkan lawan politik. Apalagi sampai mengebiri hak demokrasi.
Sebagai partai yang selama Orde Baru selalu menjadi bulan-bulanan kedzaliman rezim yang berkuasa, PDI Perjuangan tidak sampai menggunakan kekuasaannya untuk mengacak-acak dapur partai lain. (Ami)
