Jakarta, Gesuri.id - Bagi saya, Rakernas PDI Perjuangan merupakan ruang refleksi ideologis untuk kembali menegaskan watak partai sebagai kekuatan politik yang menyatu dengan rakyat. Pandangan ini saya rumuskan dari pengalaman langsung di berbagai wilayah Sumatera, mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, daerah yang kerap berada dalam situasi rentan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.
Di banyak wilayah tersebut, kerentanan tidak selalu muncul dalam bentuk bencana besar yang tercatat secara resmi. Ia hadir melalui banjir musiman, longsor, kebakaran lahan, abrasi pesisir, serta tekanan ekonomi yang dialami rakyat kecil. Dampaknya bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga luka psikologis yang berkepanjangan. Yang paling mengkhawatirkan, fasilitas pendidikan turut terdampak. Sekolah rusak, proses belajar terganggu, dan masa depan generasi bangsa dipertaruhkan. Dalam kondisi seperti ini, saya menyaksikan PDI Perjuangan kerap menjadi partai yang lebih dahulu hadir di tengah rakyat, bukan karena kalkulasi elektoral, melainkan karena panggilan nilai dan ideologi.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut lebih dari 1.178 nyawa hingga 6 Januari 2026. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumahnya, sementara ratusan fasilitas publik mengalami kerusakan, termasuk sekolah-sekolah yang menjadi ruang harapan generasi masa depan. Tragedi ini menegaskan bahwa bencana tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang kini membutuhkan pendampingan untuk memulihkan trauma dan memastikan hak mereka atas pendidikan tetap terpenuhi.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Banjir dan bencana ekologis yang berulang sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia lahir dari sebab sebab lingkungan yang diabaikan dalam waktu lama. Kerusakan kawasan hulu, alih fungsi hutan dan lahan yang tidak terkendali, tata ruang yang mengabaikan daya dukung alam, serta pola pembangunan yang menomorduakan keseimbangan lingkungan telah menciptakan risiko struktural. Sayangnya, ruang mitigasi sering kali diabaikan. Pemerintah cenderung hadir saat darurat, tetapi kurang serius dalam pencegahan. Normalisasi sungai, perlindungan kawasan resapan, pengawasan izin, serta edukasi kebencanaan belum dijalankan secara konsisten. Akibatnya, rakyat terus menjadi korban dari siklus yang sama.
Dalam konteks itulah saya memaknai prinsip “menangis dan tertawa bersama rakyat” sebagai amanat langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Menangis bersama rakyat berarti memiliki empati dan keberanian moral untuk hadir di saat sulit, bukan menunggu sorotan. Tertawa bersama rakyat berarti setia mengawal proses pemulihan hingga harapan dan martabat rakyat kembali tegak.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Nilai tersebut merupakan wujud nasionalisme yang nyata. Bung Karno pernah menegaskan, “Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menjadikan kita manusia yang berperikemanusiaan.” Maka, membantu sesama di masa krisis bukan sekadar tindakan sosial, melainkan inti dari cinta tanah air. Bung Karno juga mengingatkan bahwa gotong royong adalah kerja bersama yang lahir dari keringat dan pengorbanan bersama. Di sanalah nasionalisme diuji, bukan di panggung retorika, melainkan di tengah penderitaan rakyat.
Atas dasar itu, saya memandang dinamika politik nasional yang sedang mengemuka, khususnya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebagai langkah yang miskin empati dan sarat pemaksaan kehendak kekuasaan di tengah situasi rakyat yang sedang sulit. Ketika tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidup belum teratasi, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya justru hendak dipersempit. Ini bukan semata persoalan prosedur demokrasi, tetapi menyangkut etika kekuasaan dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
Mengurangi hak pilih rakyat di masa sulit adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat menangis dan tertawa bersama rakyat. Demokrasi seharusnya diperkuat ketika rakyat sedang lelah, bukan justru dipersempit. Pada saat seperti inilah, negara dan partai politik dituntut untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan mendengar suara rakyat secara sungguh sungguh.
Pandangan ini sejalan dengan semangat HUT PDI Perjuangan ke 53, yang terinspirasi dari penggalan lagu Indonesia Raya stanza kedua, “Di sanalah aku berdiri, untuk selama lamanya.” Bagi saya, kalimat tersebut adalah janji ideologis untuk tetap berdiri di sisi rakyat, menjaga hak haknya, dan tidak berpaling ketika keadaan menjadi berat.
Sebagai kader PDI Perjuangan, saya meyakini bahwa kekuatan partai terletak pada konsistensi keberpihakan. Di tengah riuh politik nasional, dalam sunyi penderitaan rakyat, dan dalam harapan akan masa depan yang lebih adil, di sanalah kami berdiri, bersama rakyat, untuk selama lamanya.
Dirgahayu ke-53 PDI Perjuangan
MERDEKA
