Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit melakukan konsolidasi dengan para pengurus serta fungsionaris partai di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Selasa (3/3/2026).
Dalam kunjungan itu, ia ingin memastikan program-program kerja kepala daerah yang telah dikampanyekan menjelang Pemilu 2024 lalu berjalan dengan baik. Selain itu, dalam konsolidasi ini Dolfie menekan DPD PDI Perjuangan Purworejo terus mengawal program-program kerja pemerintah pusat serta provinsi, dari infrastruktur, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2024 lalu kader PDI Perjuangan yakni Dion Agasi Setia Budi terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Yuli Hastuti selaku bupati. Sejumlah program unggulan telah diluncurkan dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi hingga infrastruktur.
“Melalui konsolidasi ini kami harus memastikan bahwa program-program kerja yang sudah dikampanyekan itu terlaksana dengan baik. Sehingga rakyat betul-betul merasakan pembangunan dari yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mereka pilih,” ucap Dolfie saat ditemui usai pertemuan yang tertutup bagi awak media tersebut.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini juga menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan tidak melarang kader-kader di daerah untuk ikut serta mengelola dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan bahwa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola kader PDI Perjuangan harus betul-betul berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Pengelolaannya tidak boleh membahayakan penerima manfaat.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Dolfie mengingatkan bahwa menyiapkan menu MBG dengan skala besar sarat risiko. Ketika menghadapi risiko itu kader-kader banteng harus bertanggung jawab.
“Ibu Mega tidak melarang tapi memperingatkan agar program MBG itu memprioritaskan kualitas. Jangan mementingkan ekonomi (keuntungan) hingga mengabaikan kualitas,” ujarnya.
Seiring ramainya komplain warga terkait menu MBG belakangan ini, Dolfie pada kesempatan itu menekankan bahwa pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab untuk mengawal penyelenggaran program MBG di wilayah masing-masing.
