Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun menegaskan bahwa partainya bukan hanya sekadar alat kekuasaan, melainkan juga ruang penggodokan gagasan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Partai politik hari ini bukan hanya berwacana di ruang publik, tetapi mengonsolidasikan pikiran rakyat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang nyata, khususnya di Maluku,” kata Benhur saat membuka diskusi publik yang digelar DPD PDI Perjuangan Maluku di Convention Hall, Pacific Hotel di Ambon, Sabtu (17/5).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Ia menyoroti dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang menurutnya berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah, termasuk pemotongan DAK infrastruktur.
Berdasarkan data BPS 2024, Maluku tercatat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ke-6 secara nasional, serta termasuk dalam delapan provinsi termiskin di Indonesia.
“Efisiensi sering kali dimaknai sebagai penghematan, padahal yang terjadi adalah pemotongan anggaran yang signifikan, terutama di sektor infrastruktur. Ini tentu memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Benhur juga menyinggung tumpang tindih kebijakan pemerintahan pusat, khususnya dalam keluarnya Inpres-Inpres baru yang belum menyelesaikan perintah sebelumnya.
“Inpres 1 belum tuntas, muncul Inpres 8 tentang koperasi merah putih, lalu Inpres 9 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini membingungkan dan belum disertai dengan kesiapan di daerah,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh agama, LSM, organisasi profesi seperti HIPMI dan Kadin untuk bersama merumuskan solusi konkrit atas dampak kebijakan efisiensi terhadap masyarakat Maluku.
“Kami ingin partai menjadi lokomotif perubahan. Rumusan gagasan yang muncul harus diarahkan menjadi kebijakan politik yang membela rakyat. Kami tidak lagi bermain dalam wacana, tapi dalam aksi nyata,” tegas Benhur.
Ia berharap, hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, demi mendorong pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.
