Babel, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus partai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuka posko pengaduan terkait data desil masyarakat.
Selain mengawal akurasi data bantuan sosial warga, para kader juga diingatkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh hasil lembaga survei.
Arahan tegas tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Grand Hatika Hotel, Belitung, Minggu (22/11).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Di hadapan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Bangka Belitung, Ribka menekankan bahwa setiap kantor DPC harus menjadi rumah aspirasi yang solutif, terutama ketika warga menemukan ketidaksesuaian pada data desil kesejahteraan mereka.
Melalui posko pengaduan tersebut, partai diharapkan mampu menampung keluhan di tingkat akar rumput sekaligus mengawal tindak lanjutnya agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Ribka juga meminta jajaran kader tetap fokus bekerja di tengah masyarakat tanpa terbuai maupun gentar menghadapi dinamika elektoral yang disajikan dalam berbagai rilis survei.
"Jangan percaya sama yang namanya survei," tegas Ribka di hadapan peserta Rakerda.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya penguatan ideologi melalui pemahaman sejarah perjalanan PDI Perjuangan, khususnya bagi para kader baru. Menurutnya, sejarah merupakan fondasi utama yang membentuk identitas, militansi, serta semangat kader dalam menjalankan roda organisasi.
"Pemahaman terhadap sejarah akan membantu kader mengenali nilai-nilai perjuangan partai, sekaligus menjaga semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," ujarnya.
Melalui Rakerda ini, DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan penguatan konsolidasi internal hingga tingkat ranting. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan gerak kepengurusan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah Negeri Serumpun Sebalai.

















































































