Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Endro Dwi Cahyono, menyatakan bahwa SE tersebut bukan instruksi untuk mengelola program, melainkan penegasan agar kader tidak menyalahgunakannya.
“Surat edaran itu hanya menegaskan agar kader PDI Perjuangaan tidak mencari keuntungan dari pengelolaan MBG,” ujarnya saat ditemui Indoraya.News di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Senin (2/3).
Menurut Endro, fokus utama pelaksanaan MBG harus tetap pada kepentingan anak-anak sebagai penerima manfaat. Karena itu, program tersebut tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan individu maupun kelompok.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Yang benar adalah program MBG harus dilaksanakan dengan maksimal untuk anak-anak penerima menu MBG, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ada kader PDI Perjuangaan di Kota Semarang maupun Jawa Tengah yang mengelola MBG, Endro menegaskan tidak ada. Ia menyebut DPC Kota Semarang sepenuhnya mematuhi instruksi DPP.
“Setahu saya, DPC Kota Semarang tidak ada yang memiliki atau mengelola MBG. Begitu pula di tingkat provinsi, PDI Perjuanga. tidak memiliki program itu,” pungkasnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Seperti diketahui DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026 yang berisi instruksi kepada seluruh kader agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
PDI Perjuangaan menegaskan, pelanggaran atas instruksi tersebut akan dikenai sanksi tegas.
Surat edaran itu menekankan bahwa seluruh kader tidak boleh terlibat atau mengambil keuntungan dari pengelolaan program MBG.
