Kupang, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Fraksi PDI Perjuangan Provinsi NTT yang diselenggarakan di Sotis Hotel, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), baru-baru ini.
Rakorda dibuka Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning, dan dihadiri Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah asal PDI Perjuangan se-Nusa Tenggara Timur.
Rakorda juga dihadiri dua Politisi PDI Perjuangan senior dari NTT, Herman Hery dan Andreas Hugo Pareira yang bicara via zoom.
Baca: Rano: Permendikbud 30 Untuk Cegah Kekerasan Seksual
"Rakorda digelar bertujuan untuk mensinergi, memperkuat dan memaksimalkan konsolidasi organisasi melalui kerja-kerja konkrit-strategis untuk menjamin terlaksananya agenda kerja partai, serta menjadikan partai lebih responsif-aplikatif terhadap aspirasi rakyat," ungkap Ansy.
Ansy mengungkapkan Rakorda menyepakati tema terkait desa dampingan anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk program pencegahan dan penanganan stunting.
"Saya diminta membawakan materi bertajuk APBN 2022 dan Daya Dorong terhadap Pembangunan NTT. Presentasi saya fokuskan pada pagu anggaran dan rencana program kerja mitra kerja Komisi IV DPR RI, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)," ujar Anggota Komisi IV DPR-RI itu.
Ansy juga menyampaikan kerja nyata nya sebagai Anggota Komisi IV DPR RI selama dua tahun lebih untuk pembangunan NTT.
Bagi Ansy, Komisi IV adalah komisi kerakyatan, komisi wong cilik, Komisi yang sangat cocok dengan Provinsi NTT.
"Karena NTT adalah wilayah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, kelautan-perikanan. Ironisnya, data BPS menunjukkan bahwa realitas kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak, dan nelayan kecil," ujar Ansy.
Maka, sambung Ansy, sejak berada di Komisi IV dirinya secara sadar mengubah sebutan negatif tentang NTT, dari " Nanti Tuhan Tolong", "Nusa Tak Terurus' menjadi "Nelayan, Ternak Tani.' Masa depan NTT ada di tiga sektor ini.
"Ekonomi terbesar NTT ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan persentase sebesar 28,51%. Artinya, untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian , serta mengeluarkan NTT dari kemiskinan, dorongan utamanya harus berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan," papar Anggota DPR-RI dari Dapil NTT II ini.
Baca: Didepan KLHK, Ansy Ungkap Perusakan Hutan di Babel
Dalam mendorong masyarakat agar memiliki peningkatan ekonomi, bekerja sama dengan mitra kerja, Ansy pun memberikan program pemberdayaan bagi para kelompok tani, ternak dan nelayan melalui bantuan-bantuan yang bersifat produktif.
Contoh berbagai jenis bantuan produktif yang disalurkan di antaranya, bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang Pesona), Kebun Bibit Rakyat (KBR), bantuan benih dan pakan ikan dan bantuan sistem budidaya ikan air tawar (bioflok)
Pada bagian akhir paparan, Ansy menampilkan laporan kinerja dan pertanggungjawaban dirinya setiap enam bulan sekali sebagai upaya menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam politik.
"Hanya melalui pelaporan kinerja tersebut, saya dapat memperoleh dan menjaga kepercayaan publik (public trust)," paparnya.
