Sulteng, Gesuri.id - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah Muharram Nurdin menekankan pentingnya penguatan struktur dan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, kekuatan partai tidak boleh hanya bertumpu pada figur, tetapi harus dibangun melalui struktur yang hidup, solid, serta bekerja bersama masyarakat.
"Pelantikan ini juga merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan mesin organisasi. Kami ingin memastikan bahwa PAC bukan sekadar struktur administratif, tetapi menjadi pusat aktivitas politik, kaderisasi, dan pengorganisasian rakyat di wilayahnya masing-masing," kata Muharram, dikutip Selasa (6/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Muharram setelah DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) dari lima kecamatan periode 2025-2030 di Kabupaten Donggala, Minggu (4/10/2026). Pelantikan berlangsung di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala.
Lima PAC yang dilantik meliputi Kecamatan Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tambusabora, dan Sindue Tobata. Pelantikan PAC Gelombang I tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PDI Perjuangan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Muharram mengatakan konsolidasi organisasi penting dilakukan jauh sebelum momentum pemilu. Menurutnya, kehidupan partai tidak boleh hanya berlangsung lima tahun sekali ketika pemilu digelar.
Ia menjelaskan, partai politik memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, sekaligus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
"Target politik tentu ada, termasuk menghadapi Pemilu dan Pilkada berikutnya. Tetapi kemenangan elektoral harus menjadi hasil dari kerja politik yang panjang bersama rakyat, bukan kerja dadakan menjelang pemilu," ujarnya.
Setelah dilantik, lima PAC tersebut diminta segera melakukan konsolidasi ranting dan anak ranting, pemetaan wilayah, kaderisasi hingga menyusun program kerja sesuai dengan persoalan masyarakat di masing-masing kecamatan.
Muharram meminta setiap PAC memahami kondisi sosial, ekonomi dan politik di wilayahnya. Pemahaman tersebut mencakup berbagai persoalan yang dihadapi petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, perempuan hingga generasi muda.
Secara organisatoris, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah menargetkan terwujudnya Lima Mantap PDI Perjuangan, yakni Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program dan Mantap Sumber Daya.
"Lima hal inilah yang harus menjadi fondasi kerja PAC setelah dilantik," katanya.
Terkait Kabupaten Donggala, Muharram menilai daerah tersebut memiliki posisi strategis dalam penguatan organisasi PDI Perjuangan di Sulawesi Tengah. Donggala memiliki wilayah yang luas dengan karakter masyarakat yang beragam, mulai dari petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM hingga generasi muda.
"Yang lebih penting adalah bagaimana PDI Perjuangan membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Kalau partai hadir ketika masyarakat membutuhkan, mendengar keluhan mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka melalui kebijakan publik, saya yakin kepercayaan politik akan tumbuh dengan sendirinya," ujarnya.
Ia pun berpesan kepada pengurus PAC yang baru dilantik agar tidak hanya muncul ketika momentum pemilu tiba.
"Jangan menjadi pengurus partai yang hanya muncul menjelang pemilu," tegasnya.
Muharram meminta kader turun langsung ke tengah masyarakat dan mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia mencontohkan, kader harus hadir ketika petani mengalami persoalan pupuk, mendampingi nelayan yang menghadapi masalah, hingga membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan pemerintah.
"Jangan tunggu rakyat datang kepada partai; kaderlah yang harus datang kepada rakyat. Jangan hanya hadir ketika
membutuhkan suara rakyat, tetapi hadir ketika rakyat membutuhkan perjuangan kita," katanya.
Ia menegaskan, struktur partai harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.
Menurut Muharram, kekuasaan bukan tujuan akhir dari perjuangan politik, melainkan alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Itulah ukuran apakah sebuah struktur partai benar-benar hidup di tengah masyarakat," pungkasnya.
