Malang, Gesuri.id — Peringatan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di Kabupaten Malang mencapai puncaknya melalui diskusi publik bertajuk ‘Meretas Jalan Demokrasi’. Acara yang diinisiasi oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (27/7).
Sebelumnya, rangkaian peringatan diawali dengan khotmil Qur'an dan malam renungan pada Minggu (26/7/2026) malam. Kegiatan tersebut digelar sebagai refleksi sejarah sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi di Indonesia.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah yang usang, melainkan pengingat penting bahwa demokrasi harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurut Abdul Qodir, peristiwa Kudatuli mengajarkan sebuah momentum sejarah: ketika ruang demokrasi dipersempit, rakyat akan selalu menemukan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Kudatuli mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan demokrasi kita. Peristiwa itu mengingatkan bahwa demokrasi bukan hadiah dari penguasa, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dijaga bersama,” tegas Qodir.
Ia menekankan bahwa pemerintahan yang demokratis wajib membentangkan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Pemerintah tidak boleh berjalan melenceng atau menjauh dari rakyat. Kritik, masukan, dan partisipasi publik adalah fondasi utama bagi demokrasi yang sehat,” imbuhnya.
Qodir juga mengibaratkan saran dan masukan dari publik sebagai energi pembangun dalam menjalankan fungsi pengawasan di legislatif.
“Bagi kami, kritik adalah vitamin demokrasi. Kritik yang konstruktif menjadi bahan evaluasi agar fungsi legislatif berjalan optimal, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Forum diskusi yang berlangsung hangat tersebut dihadiri sekitar 400 peserta dari beragam kalangan, mulai dari mahasiswa, pemuda, jurnalis, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni pakar komunikasi Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., dan praktisi budaya, Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.AP.
Dalam paparan materinya, Suko Widodo menyoroti tantangan demokrasi masa kini yang tidak lagi sebatas tekanan politik, melainkan mengikisnya daya kritis generasi muda akibat distraksi digital dan pragmatisme. Terkikisnya idealisme anak muda, menurut Suko, menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Setiap upaya merampas idealisme adalah bentuk penjajahan baru. Ketika generasi muda dininabobokkan hingga hilang kepeduliannya terhadap persoalan sosial, maka di situlah demokrasi kehilangan benteng pertahanannya,” ujar Suko.
Ia mengajak mahasiswa dan pemuda untuk kembali mengasah kepekaan sosial mulai dari lingkungan terdekat. Ia menegaskan, perjuangan demokrasi tidak cukup hanya ramai di ruang digital atau media sosial, melainkan harus hadir dalam bentuk keberpihakan nyata di tengah masyarakat.
“Jangan hanya sibuk meratapi persoalan besar di media sosial. Demokrasi yang hidup harus dimulai dari kemampuan kita untuk melihat, merasakan, dan bergerak menyelesaikan persoalan masyarakat di sekitar kita,” pungkas Suko.
