Jakarta, Gesuri.id - Komite Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan mengelar focus group discussion (FGD) dengan tema 'Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan, FGD dilakukan dengan tujuan mendapatkan saran, masukan, serta pandangan dari berbagai unsur masyarakat terutama tokoh agama untuk memerangi fenomena radikalisme yang muncul di tengah masyarakat.
"Kebetulan saat ini DPR RI masih terus membahas rancangan revisi Undang-Undang tentang Terorisme yang sampai sekarang masih menuju tahap finalisasi. Dan kita memerlukan masukan, saran serta pendapat," ungkap Wakil Ketua MPR RI itu.
Politisi PDI Perjuangan berharap apa yang dihasilkan dalam FGD ini akan menjadi modal atau bahan pertimbangan bagi DPP PDI Perjuangan untuk memberikan instruksi kepada Fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPR RI yang andil dalam Pansus revisi UU Terorisme.
"Diskusi ini saya kira menjadi sangat urgent, karena di era reformasi ini Bangsa Indonesia telah dihadapkan pada eksperimen dua idiologi transnasional yang mulai berkembang di Tanah Air," katanya.
Dua ideologi transnasional ini tidak lagi sekadar masuk ke Indonesia, tapi juga sudah memiliki berbagai perangkat yang sistemik untuk mengimplementasikan idelogi tersebut.
Melalui diskusi ini Basarah mengharapakan ideologi Pancasila akan mampu menangkal hal-hal yang bersifat radikalisme.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Acara FGD, Risa Mariska. Menurutnya isu ini berpotensi untuk merusak keutuhan bangsa dan negara.
"Paham radikalisme juga cikal bakal terorisme. Mereka kini telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan agama," ucap Risa.
Dalam acara ini PDI Perjuangan mengundang Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Hamli, Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Ibnu Suhendra dan KH Dr. Abdul Ghofur Maimoen dari Wahid Institute.
