Fuzhou, Gesuri.id - Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri mengatakan ekonomi bisa menjadi alat berdiplomasi. Namun, Ia melanjutkan, harus dilandasi oleh prinsip politik.
Hal itu dikatakan Megawati dalam orasi ilmiahnya di upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dalam diplomasi ekonomi dari Fujian Normal University, Fuzhou, Tiongkok, Senin (5/11). Megawati berpidato dalam bahasa Inggris saat menyampaikan orasi ilmiahnya.
Baca: Megawati Dukung Diplomasi Tiongkok Bangun Perdamaian Dunia
Megawati mengangkat terminologi 'diplomasi kebebasan ekonomi menuju perdamaian dunia' yang mengelaborasi pemikiran Proklamator RI Bung Karno dengan Perdana Menteri (PM) Pertama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhou Enlai.
Untuk menjelaskan substansi diplomasi yang dimaksudnya, Megawati berkisah soal Bung Karno dan Zhou Enlai. Dirinya mengingat jelas bagaimana Bung Karno menugaskan PM Indonesia, Ali Sastroamidjojo, bertemu dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (PRT).
Tugasnya untuk menyampaikan undangan resmi menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.
"Bung Karno menyampaikan sebuah pesan, 'tibalah saatnya bagi Tiongkok untuk membuka pintunya bagi dunia'. Kemudian, pemerintah PRT menunjuk utusan khususnya, PM Zhou Enlai," ujar Megawati.
Dalam pembukaan KAA itu, Bung Karno menyatakan empat hal. Bahwa Rakyat dimanapun di kolong langit ini, tidak ingin ditindas dan dieksploitasi oleh bangsa lain.
Kedua, rakyat dimanapun menuntut kebebasan dari kemiskinan dan ketakutan yang disebabkan ancaman.
Ketiga, rakyat dimanapun menuntut kebebasan untuk menggerakkan aktivitas sosial yang membangun dalam upaya meningkatkan kebahagiaan individu maupun masyarakat.
Keempat, rakyat dimanapun menuntut kebebasan berbicara untuk menuntut hak-haknya, yaitu demokrasi.
Sementara itu, dalam pembukaan KAA, Zhou Enlai menyampaikan pidato yang menegaskan 'Tiongkok tiba di sini untuk menggalang persatuan, bukan konflik', tutur Megawati.
Zhou juga menegaskan Delegasi Tiongkok datang bukan untuk menyebarluaskan ideologi politik maupun sistemnya. Yang dicari adalah persamaan, untuk menyingkirkan penderitaan dan bencana akibat kolonialisme.
Dalam konferensi tersebut, lanjut Megawati, Zhou Enlai mengusulkan lima prinsip yang dikenal sebagai Lima Prinsip Perdamaian Zhou Enlai. Yakni saling menghormati kedaulatan satu sama lain; tidak saling menyerang; tidak saling mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain; kesetaraan dan kerja sama yang saling menguntungkan; dan hidup berdampingan dengan damai.
Lima Prinsip ini menjadi bagian penting dan menjadi semangat Dasa Sila Bandung, yang merupakan 10 prinsip yang membawa gelombang kemerdekaan dari bangsa-bangsa terjajah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Baca: Terima Gelar 'Honoris Causa', Ini Orasi Ilmiah Megawati
Acara itu dihadiri Presiden FNU, Prof. Wang Changping, Ketua Dewan FNU, Li Baoyin, para guru besar, senat, dan dewan kampus.
Sementara dari pihak RI, hadir Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk RRT. Keluarga Megawati, sahabat, serta sejumlah petinggi PDI Perjuangan juga hadir, yaitu putra dan menantu Prananda Prabowo dan Nancy Hendriaty Shrindani, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri, Anggota DPR Herman Hery, dan Hendropriyono.
Kali ini adalah gelar honoris causa kedelapan untuk Megawati. Sebelumnya, Megawati sudah menerima tujuh gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation di Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015); Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University di Korea Selatan (2017), Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018).
