Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi dan menolak tegas kembalinya watak otoritarianisme di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam refleksi 30 Tahun Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar di Rumah Aspirasi GARASI (GriyA Rajut AspiraSI), Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (27/7/2026).
"Tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi," ujar Sonny saat memimpin acara refleksi kesejarahan.
Menurut Sonny, peristiwa penyerangan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh kekuasaan otoriter yang menggunakan aparatur negara pada tiga dekade silam harus menjadi pengingat bagi seluruh bangsa agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Dalam refleksi tersebut, Sonny menekankan pesan kebangsaan sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan peringatan Kudatuli bukan untuk memelihara dendam masa lalu, melainkan sebagai komitmen agar kekerasan atas nama negara dan penindasan terhadap kedaulatan rakyat tidak terjadi lagi.
Peringatan 30 Tahun Kudatuli di Banyuwangi berlangsung dengan menghadirkan tokoh lintas generasi, mulai dari senior PDI Perjuangan, simpatisan partai, hingga generasi muda yang lahir setelah Peristiwa Kudatuli.
Momentum tersebut dimaknai secara mendalam oleh kader muda PDI Perjuangan, Prayogi Adi Pratama. Menurutnya, belajar dari sejarah menjadi bekal penting bagi generasi penerus dalam menjaga demokrasi.
"Sebagai kader yang lahir pasca-kerusuhan 27 Juli 1996, kami hanya dapat membaca berdasarkan sejarah yang tertulis. Kami juga ingin mendengarkan testimoni para senior partai yang merasakan bagaimana pembungkaman-pembungkaman dan hilangnya kebebasan dalam berdemokrasi terjadi pada masa itu," tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Banyuwangi, Sahru Romadhoni. Ia menilai berbagai dokumen sejarah menunjukkan bahwa Peristiwa Kudatuli terjadi akibat praktik kekuasaan yang menindas pada masa Orde Baru.
Sebelum memberikan materi historis dan ideologis di GARASI, Sonny terlebih dahulu mengikuti rangkaian refleksi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III, ia juga menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
Dalam forum yang dihadiri banyak generasi muda tersebut, Sonny turut menghadirkan sejumlah saksi sejarah yang membagikan pengalaman mengenai beratnya tekanan kehidupan dan hilangnya kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Menurutnya, pengalaman tersebut penting agar generasi penerus tidak memberi ruang bagi lahirnya kembali kekuasaan yang mematikan kebebasan berpendapat dan prinsip check and balances.
PDI Perjuangan, lanjut Sonny, akan terus mengedepankan politik peradaban yang berlandaskan falsafah Satyam Eva Jayate, yakni keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang.
"Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan menggunakan peristiwa 27 Juli ini sebagai landasan dan semangat saya dalam melakukan fungsi pengawasan agar segala kebijakan publik selalu berpihak pada kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Menutup keterangannya, Sonny kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat bagi masyarakat di daerah pemilihannya.
"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Wakil Rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso," pungkas Sonny.
