Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Bidang Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Reformasi Birokrasi Kebijakan Publik dan Reformasi Sistem Hukum Nasional PAC PDI Perjuangan Banjarsari, Fakhri Dewanto Notonegoro, mendukung usulan Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, agar Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.
Menurutnya, usulan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat hasil investigasi Komnas HAM telah mencatat adanya korban jiwa, korban luka, hingga orang hilang dalam tragedi tersebut.
"Menurut saya usulan itu suatu langkah yang sangat tepat, dan saya sebagai kader Gen Z Kota Solo, sangat mendukung usulan tersebut. Peristiwa Kudatuli itu kan sebenarnya juga sudah masuk di laporan Komnas HAM. Yang meninggal ada lima orang, dan ratusan luka," ujar Fakhri, dikutip Jumat (31/7/2026).
Fakhri mengatakan, selain korban meninggal dan luka-luka, masih terdapat puluhan orang yang dilaporkan hilang dalam peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap status peristiwa tersebut.
"Banyak yang mengaku jasad saudaranya tidak ditemukan atau hilang. Jadi apa lagi kalau bukan pelanggaran berat? Tinggal pemerintah mau mengakuinya atau tidak," katanya.
Kader muda yang akrab disapa Dewa itu juga menilai Peristiwa Kudatuli menjadi gambaran nyata tindakan represif pada masa Orde Baru. Ia menilai aparat keamanan yang semestinya menjalankan fungsi perlindungan saat itu tidak mampu mencegah terjadinya penyerangan.
"Kudatuli itu kan wujud nyata ketidakadilan atau tindakan represif rezim. Peristiwa penyerangan itu bahkan disponsori atau didukung oleh rezim maupun aparat. Sekali lagi, apalagi kalau itu bukan pelanggaran HAM berat," tegasnya.
Meski mengaku belum lahir ketika Peristiwa Kudatuli terjadi, Fakhri mengatakan dirinya mempelajari sejarah tragedi tersebut melalui berbagai literatur, pemberitaan media, dan cerita para senior PDI Perjuangan di Kota Solo yang menjadi saksi langsung peristiwa tersebut.
"Saya membaca literatur yang ada seperti buku-buku, pemberitaan media, juga cerita para sesepuh dan senior PDI Perjuangan Solo. Kan banyak senior partai yang menjadi saksi peristiwa Kudatuli saat itu. Memang begitu parahnya dampak kerusakan dari serangan kala itu," tuturnya.
Fakhri pun mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk lebih peduli terhadap sejarah bangsa. Menurutnya, Peristiwa Kudatuli merupakan salah satu momentum penting yang menginspirasi lahirnya gerakan reformasi pada 1998.
"Peristiwa Kudatuli itu kan orang bilang seperti geladi bersihnya reformasi. Peristiwa ini menunjukkan ketidakadilan dan represi dari sebuah rezim yang sangat otoriter, di mana dia ingin membasmi semua yang tidak kooperatif dan sepaham. Percikan peristiwa itu menginspirasi orang-orang yang sudah lelah dengan rezim yang represif saat itu, bangkit melawan, dan terjadilah reformasi," urainya.
Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kota Solo menggelar peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli bertema Merawat Ingatan, Menjaga Demokrasi pada Minggu (26/7/2026) malam. Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Solo, kader partai, serta kader muda, dan diisi dengan pembacaan puisi serta geguritan yang mengangkat ingatan atas tragedi Kudatuli.
