Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI yang juga Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Utut Adianto, memberikan penjelasan terkait posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan yang kini kosong setelah Hasto Kristiyanto menghadapi masalah hukum. Menurut Utut, pengisian jabatan sekjen adalah hak prerogatif penuh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Utut menjelaskan bahwa jika Kongres VI PDI Perjuangan yang dijadwalkan tahun ini kembali mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum, maka seluruh struktur kepengurusan partai, termasuk posisi sekjen, akan disusun kembali oleh Megawati.
“Kalo di PDI Perjuangan itu tidak ada pemilihan. Misalnya, Ibu Megawati ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum, maka beliau yang menyusun ‘kabinet’. Beliau adalah formatur tunggal,” ujar Utut di Kompleks DPR/MPR, Kamis (15/5/2025).
Lebih lanjut, Utut menjelaskan bahwa formatur adalah sosok yang memiliki kewenangan penuh untuk membentuk struktur organisasi partai, mulai dari menetapkan sekjen hingga pengurus lainnya.
Soal siapa yang akan menggantikan Hasto sebagai sekjen, Utut memilih untuk tidak berspekulasi dan menegaskan bahwa keputusan ada sepenuhnya di tangan Megawati.
“Itu pertanyaan kamu, saya mana tahu. Kalau ketua umum berkenan kamu yang jadi sekjen, ya kamu,” ucapnya dengan nada bercanda.
Utut juga meyakini bahwa Kongres VI nanti akan kembali menetapkan Megawati sebagai ketua umum. Keyakinan itu didasarkan pada aspirasi kuat dari kader partai di berbagai tingkatan, mulai dari ranting, DPC, hingga DPP.
Meski demikian, Utut memperkirakan bahwa kongres tersebut tidak akan dilaksanakan pada bulan Juni, yang bertepatan dengan Bulan Bung Karno. Ia tidak membeberkan alasan secara rinci, hanya menyebut bahwa secara perhitungan, kongres PDI Perjuangan belum waktunya digelar dalam waktu dekat.
