Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukur Nababan, menegaskan sanksi pemecatan bagi kader atau anggota parlemen yang berasal dari PDI Perjuangan jika melakukan tindakan sektarian (kelompok) dalam menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Baca: Anies Harus Terbuka & Transparan Soal Ini Selama PSBB
Hal itu ia tegaskan seiring instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh kader partai agar bersatu melawan Virus Corona di Indonesia.
Selain itu, Megawati juga menekankan kadernya agar membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan pilihan politik.
"Ibu Mega menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan terjun ke masyarakat selama wabah Corona berlangsung. Beri bantuan tanpa melihat warna dan kelompok masyarakat, baik itu agama, kesukuan atau pilihan politik pada saat Pemilu lalu," ucap Sukur dihadapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Sabtu (11/4).
"Saat mengucurkan bantuan, tidak boleh pilih-pilih, jika ketahuan ada anggota Dewan asal PDI Perjuangan melakukan itu, maka atas perintah Ibu Mega pecat kader tersebut," tegasnya.
Baca: Jangan Ada Oportunis di Tengah Perjuangan Melawan Corona
Sejak instruksi tersebut, diakui Sukur, seluruh elemen partainya melakukan kerja sosial kepada seluruh elemen masyarakat.
"Kita sebagai pelaksana partai hanya bisa menjalankannya. Saya sendiri tidak memiliki hak politik, karena semua sudah diserahkan kepada partai. Tapi selama ini, pilihan dan sikap partai sangat mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi, saat wabah Covid-19 ini, semua kader melakukan penyemprotan Disinfektan di seluruh rumah ibadah dan memberikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak," jelas Sukur Nababan saat menyerahkan bantuan sembako kepada ratusan tokoh agama di Kota Bekasi.
"Kita memberikan bantuan sembako ini karena tugas partai, jadi saya kira ini semua dalam rangka menjaga keutuhan NKRI," tandasnya.
