Ikuti Kami

Kariyasa Perjuangkan Kesejahteraan PLKB Non PNS

"Baru saja di Rapat Internal Komisi IX, saya sendiri yang mengajukan agar dibentuk Panja (Panitia Kerja) terkait PLKB Non PNS ini".

Kariyasa Perjuangkan Kesejahteraan PLKB Non PNS
Anggota Komisi IX, DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana menerima audiensi dari perwakilan Federasi PLKB Indonesia dan beberapa (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) PLKB di Provinsi Bali, di Warung Bendega, Renon, Denpasar, Selasa (18/5). (Foto: Istimewa)

Buleleng, Gesuri.id -  Anggota Komisi IX, DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana menerima audiensi dari perwakilan Federasi PLKB Indonesia dan beberapa (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) PLKB di Provinsi Bali, di Warung Bendega, Renon, Denpasar, Selasa (18/5).

Baca: Konflik Israel-Palestina Tak Terkait Agama! Kemenlu Edukasi

Ketua Umum Federasi PLKB Indonesia, Ni Ketut Adriyani menyebutkan bahwa saat ini Indonesia kekurangan 30.218 penyuluh, idealnya seorang penyuluh membina 1-2 Desa, namun sekarang kenyataannya 1 penyuluh masih membawahi 6-7 Desa. 

"Selain itu terdapat 9.600 PLKB Non PNS yang masih kita perjuangkan kesejahteraannya agar dapat diangkat menjadi PNS, banyak PLKB Non PNS masih digaji dibawah UMK bahkan tidak digaji sama sekali," ujarnya.

I Ketut Kariyasa Adnyana membenarkan bahwa perjuangan PLKB Non PNS didukung oleh seluruh Anggota Komisi IX. 

"Khususnya saya kebetulan satu-satunya di Komisi IX, Dapil Bali jadi saya sedari awal konsen dengan perjuangan ini. Baru saja di Rapat Internal Komisi IX, saya sendiri yang mengajukan agar dibentuk Panja (Panitia Kerja) terkait PLKB Non PNS ini," ucap Kariyasa.

Dihadapan peserta sejumlah 29 orang Ni Ketut Adriyani juga menambahkan bahwa 9.600 PLKB Non PNS ini kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi. 

"Kami berharap khusus untuk PLKB Non PNS yang sudah ada diberikan diskresi dalam persyaratan, sejauh ini PLKB sangat membantu dalam BKKBN dilapangan," ujarnya.

Baca: Untuk Palestina, Bung Karno Batalkan Peluang ke Piala Dunia

Dalam dialog tersebut Kariyasa juga menegaskan bahwa PLKB harus diperhatikan kesejahteraannya serta dipastikan pada rasio bina desa yang ideal yaitu 1 PLKB untuk 1-2 Desa. 

"Terlebih capaian bidang kependudukan dan KB tidak begitu menggembirakan yaitu sekitar 22%, masih jauh dari target Presiden pada tahun 2024 yaitu turun sampai dengan angka 14%. Dengan kondisi tersebut harusnya PLKB Non PNS yang sudah mengabdi dapat diperjuangkan menjadi PNS serta ditambah lagi PLKB sesuai kebutuhan kekurangan tersebut," ucap Politisi PDI Perjuangan asal Buleleng ini sambil menutup kegiatan serap aspirasi tersebut.

Quote