Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menanggapi pernyataan Prabowo yang merasa prihatin dengan masa depan anak bangsa karena menjadi tukang ojek online setelah lulus sekolah, seolah menunjukkan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan.
Baca: Pemerintah Diminta Cermat Tetapkan Regulasi Ojek Online
Menurut Masinton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka justru terus mengalami penurunan sejak 2015.
Ia menyebut pada 2015 angka pengangguran terbuka sekitar 6,18 persen dan menurun di tahun berikutnya menjadi 5,61 persen. Angka tersebut kembali turun pada 2017 menjadi 5,50 persen. Hingga Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34 persen.
"Tren dari semua basis pendidikan, tingkat pengangguran terbuka alami penurunan," ujar Masinton, Kamis (22/11).
Masinton juga menyebut data Bappenas yang menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Bahwa dalam rentang 2015-2018 pemerintah juga telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran pun turun sebesar 40 ribu orang sehingga tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan pemerintahan Jokowi-JK menjadi 5,34% tahun ini," jelas Masinton.
"Kalau data BPS, Bappenas dan Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan terjadi penyerapan tenaga kerja untuk yang berpendidikan SMA ke atas atau perguruan tinggi, lantas Pak Prabowo menggunakan data dari mana?," ketus Masinton.
Baca: Pemerintah Harus Proteksi Bisnis Daring Anak Bangsa
Masinton pun menilai para anak muda yang berprofesi sebagai ojek online itu hanya untuk mencari penghasilan tambahan, bukan pekerjaan utama. Ia lantas meminta Prabowo sesekali mangkal di pangkalan ojek untuk tahu kenyataan yang sebenarnya.
"Ada baiknya Pak Prabowo sesekali mangkal di pangkalan ojek online agar dapat fakta utuh. Jangan hanya dengar masukan dari orang lingkarannya yang sering menyajikan info yang tidak sesuai fakta," kata Masinton.
