Jakarta, Gesuri.id - Menanggapi kebijakan impor beras dan garam, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ono Surono menolak adanya impor komoditas tersebut. Hal tersebut disampaikan Ono Surono saat Diskusi Kamisan dengan tema "Perjuangan Kedaulatan Pangan" di kantor DPP Taruna Merah Putih, Jalan Teuku Cik Ditiro 10, Jakarta, Kamis (1/2).
Menurut Ono, kebijakan impor beras dan garam akan berimbas pada para petani padi maupun garam.
"Kalau misalnya ada kebijakan dari 500 ribu ton itu diturunkan, ayo kita lihat sembari beresin data. Kalaupun harus impor garam ya 2,2 juta ton, jangan 3,7 juta ton," ucap Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Pernyataan Ono ini senada dengan Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Menurut Rieke, Bulog gagal menyerap produksi beras dari petani. Pasalnya, sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi serapan Bulog turun sebesar 27 persen dibandingkan 2016, yakni sebesar 2,16 juta ton.
“Panen raya idealnya terserap 70 persen, namun realisasinya masih 42 persen. Persoalannya adalah daya serap Bulog minim,” kata Rieke beberapa waktu lalu.
Menurut Rieke, cadangan beras Bulog saat ini tersisa 850 ribu ton dan stok tersebut digunakan sampai April 2018.
"Stok pas-pasan apa memang solusinya impor? Atau ada persoalan tata niaga di Bulog yang salah, yang harus kita benahi?" katanya.
