Sumut, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, SE saat reses di Pematangsiantar dan Simalungun masih menemukan sulitnya ketersediaan pupuk subsidi maupun non subsidi.
Hal itu juga diyakini masih terjadi di kabupaten dan kota lainnya.
Baca Perang Hegemoni Rusia-Ukraina dan National-Power Indonesia
"Kelangkaan pupuk ternyata masih belum tertangani oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kejadian ini tak boleh terus berlangsung lama karena berpotensi akan terjadi krisis kemanusiaan," ungkap Mangapul melalui siaran persnya, Senin (7/3).
Mangapul Purba yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini lebih lanjut menyatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah tidak dapat dijumpai dibeberapa kelompok tani maupun agen resmi pupuk di setiap kecamatan.
"Telah terjadi keanehan bahwa pupuk bersubsidi tidak ada dikelompok tani maupun agen resmi, tetapi ada beredar di pasar-pasar bebas dengan harga yang cukup tinggi," ujar Mangapul.
Selanjutnya Mangapul menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus segera melakukan singkronisasi distribusi pupuk sebaik-baiknya agar potensi krisis ketahanan pangan yang dapat menjurus kepada potensi krisis kemanusiaan tidak terjadi.
Baca Keppres Pertegas Serangan Umum 1 Maret, Perjuangan Bangsa
"Petani yang gagal panen tahun ini karena ketiadaan pupuk tidak dapat lagi meneruskan kegiatan bertaninya karena pasti akan mengalami gagal panen berikutnya, peristiwa ini sangat berbahaya terhadap program ketahanan pangan di Sumut," lanjut Mangapul.
Terakhir Mangapul Purba meminta kepada pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan kuota pupuk perkabupaten/kota dan kecamatan di seluruh wilayah Sumut dalam bentuk tabel-tabel agar jelas dan transparan terhadap distribusi pupuk di Sumut.
"Meminta petani agar melakukan pengawasan yang kolektif bersama-sama serta berkoordinasi dengan aparat bila ditemukan penyelewengan pupuk," pungkas Mangapul Purba. (Rendi)
