JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan memberikan catatan kritis sekaligus dukungan konstruktif terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform digital berfitur verified seller ini diproyeksikan mulai beroperasi pada pengujung September hingga awal Oktober 2026 guna mengontrol harga, arus pasokan, dan perpajakan secara real-time.
Dalam tahap perdana pengoperasiannya, marketplace BGN memfokuskan kurasi pada enam komoditas pangan esensial: daging sapi/kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. Kebijakan ini sebenarnya dibarengi aturan afirmatif bahwa prioritas pasokan diberikan kepada produsen lokal di masing-masing daerah selama kuota dan standar kualitas terpenuhi.
Kendati demikian, Putra memandang aturan di atas kertas tersebut menyimpan potensi paradoks jika tidak dikawal ketat secara operasional. Berdasarkan proyeksi tata kelola rantai pasok digital negara, sistem verifikasi yang kaku berisiko menjelma sebagai hambatan masuk atau barrier to entry bagi produsen kerakyatan.
"Marketplace MBG harus membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pemasok lokal. Jangan sampai sistem verifikasi yang ketat justru menjadi tembok tinggi bagi pelaku usaha lokal masuk ke dalam rantai pasok," tegas Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).
Menatap proyeksi paruh kedua 2026, realisasi anggaran perlindungan sosial dan belanja publik seperti MBG menuntut multiplier effect yang berdenyut langsung di level tapak. Tanpa skema pendampingan (onboarding dan fasilitasi standar mutu) yang agresif dari pemerintah, perputaran uang bernilai jumbo berisiko terkonsentrasi pada distributor besar berjejaring kota besar.
Komisi VII DPR RI, lanjut Putra, mendesak BGN merancang arsitektur pembayaran dan verifikasi yang ramah likuiditas UMKM. Tempo cashflow transaksi dalam marketplace negara tidak boleh mencekik kemampuan modal kerja kelompok tani mandiri atau UD/koperasi pangan di daerah penyuplai.
Data pemantauan kebijakan pangan nasional menunjukkan bahwa disparitas harga tingkat produsen dan konsumen kerap melebar akibat panjangnya rantai distribusi intermediasi. Kehadiran marketplace BGN sejatinya diproyeksi mampu memangkas rantai tersebut, asalkan akses langsung (direct-to-platform) benar-benar berpihak pada produsen hulu.
"Transparansi harus jalan, tapi pelibatan UMKM lokal adalah harga mati agar ekonomi daerah berdenyut nyata," pungkas mantan jurnalis senior yang kini duduk di Komisi VII itu. Pengawasan parlemen dipastikan akan menguji sejauh mana platform digital BGN berpihak pada keadilan distribusi agraris dan kemandirian pangan lokal hingga Oktober mendatang.
