Ikuti Kami

Syaripuddin Kunjungi Pelabuhan Perikanan Batulicin

Besar potensi perikanan  di kawasan Tanah bumbu menjadi perhatian khusus DPRD Kalsel.

Syaripuddin Kunjungi Pelabuhan Perikanan Batulicin
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), M. Syaripuddin, bersama sejumlah anggota komisi II  DPRD  Kalimantan Selatan ( Kalsel ) menyambangi pelabuhan perikanan Batulicin, Jumat (16/4). (Foto: Istimewa)

Batulicin, Gesuri.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), M. Syaripuddin, bersama sejumlah anggota komisi II  DPRD  Kalimantan Selatan ( Kalsel ) menyambangi pelabuhan perikanan Batulicin, Jumat (16/4). 

Baca: Elektabilitas PDI Perjuangan di DKI Jakarta Tetap di Puncak

Besar potensi perikanan  di kawasan Tanah bumbu menjadi perhatian khusus DPRD Kalsel, untuk terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu. 

Bertempat di Aula perikanan Batulicin M.Syaripuddin menjelaskan, dengan adanya forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menghasilakan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang menjadi kendala di daerah. 

"Pelabuhan Perikanan Batulicin memiliki peran sentral terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar, terlebih kapal kapal ikan yang bersandar di pelabuhan tidak hanya kapal dari kalimantan selatan tapi juga kapal luar pulau, seperti pulau Jawa dan Sulawesi yang tentunya menjadi nilai positif bagi pelabuhan," tuturnya. 

Baca: Ahok Bakal Pimpin Kementerian Investasi

Dalam kunjungan ini Komisi II mengikutsertakan Bidang dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, untuk melihat langsung kondisi Pelabuhan Perikaanan Batulicin yang merupaakan salah satu aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, setelah pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, yang di harapakan aset milik Provinsi ini tetap menjadi perhatian bersama agar kondisi fisik maupun pemanfaatannya dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

Hasil kunjungan kerja hari ini menjadi bahan diskusi di komisi II, bersama pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis ke depan.

Quote