JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. PDIP menegaskan peristiwa ini bukan sebatas pergantian pejabat negara, melainkan momentum koreksi fundamental terhadap legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menjabarkan lima poin evaluasi partainya terkait kemunduran Gibran. Hasto menilai praktik demokrasi prosedural yang disokong hukum kekuasaan namun mengabaikan etika pada akhirnya hanya berujung pada kerapuhan.
"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," ujar Hasto.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan nasional harus lahir dari proses politik yang menjunjung asas keadilan, kesetaraan warga negara, serta diperoleh melalui pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
Lebih lanjut, PDIP menyoroti aspek supremasi hukum, khususnya terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat usia minimum pencalonan Wakil Presiden sebelumnya. Hasto menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional atau menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap kelembagaan hukum tersebut.
"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi," tegas Hasto mengutip pandangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dari sisi ketatanegaraan, PDIP mendesak agar seluruh proses transisi dan penyelesaian konstitusional dilakukan secara transparan dan tertib sesuai UUD 1945. PDIP mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi yang direproduksi melalui pendekatan feodalisme.
"PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi. Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," pungkasnya.
