Ikuti Kami

Adi Wiryatama: Perhutanan Sosial Harus Jaga Kelestarian Hutan Sekaligus Kesejahteraan Rakyat

Perhutanan sosial ini sangat luar biasa gunanya bagi masyarakat.

Adi Wiryatama: Perhutanan Sosial Harus Jaga Kelestarian Hutan Sekaligus Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama (kiri).

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan program perhutanan sosial harus mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Perhutanan sosial ini sangat luar biasa gunanya bagi masyarakat. Dengan program ini, pencurian kayu sudah hampir berkurang,” ujarnya di Balai Perhutanan Sosial, Kabupaten Badung, Bali, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial yang dihadirkan pemerintah merupakan solusi untuk menyeimbangkan antara aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut program tersebut telah memberikan dampak positif, salah satunya dengan menurunnya praktik pencurian kayu karena masyarakat kini memiliki akses legal dalam mengelola kawasan hutan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa terdapat dua tujuan utama yang harus berjalan beriringan, yakni menjaga kelestarian hutan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar. 

“Bagi saya, hutan harus tetap lestari, tetapi kondisi masyarakat tidak boleh terus berada dalam kemiskinan. Ini dua hal yang harus kita capai bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam mengelola hutan. 

Menurutnya, penanaman tanaman harus mempertimbangkan fungsi ekologis, seperti pohon yang mampu menjaga cadangan air, bukan hanya tanaman jangka pendek.

“Menanam tanaman cepat panen boleh, tetapi harus dibatasi. Yang utama adalah menjaga kelestarian hutan agar tetap berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai pemerintah telah memberikan kemudahan melalui kebijakan perhutanan sosial, sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan.

“Pemerintah sudah memberikan kelonggaran, tinggal bagaimana kita menjaganya dengan baik agar hutan tetap lestari dan masyarakatnya sejahtera,” ujarnya.

Terkait perizinan, ia mengakui bahwa proses yang ada saat ini masih dirasakan cukup rumit oleh masyarakat, khususnya petani. Oleh karena itu, DPR RI berkomitmen untuk membantu memfasilitasi agar proses perizinan dapat dipermudah dan dipercepat.

“Kita akan coba dampingi agar izinnya dipermudah. Masyarakat, khususnya petani, sering kesulitan dalam urusan administrasi, jadi ini yang akan kita bantu fasilitasi,” pungkasnya.

Quote