Ikuti Kami

Sturman Panjaitan: Bantuan Keuangan Kunci Agar Petani Hutan Memiliki Daya tawar

Hasil hutan dari masyarakat harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan mereka.

Sturman Panjaitan: Bantuan Keuangan Kunci Agar Petani Hutan Memiliki Daya tawar
Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan pentingnya hilirisasi perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perhutanan Sosial Kalsel, Selasa (30/9).

“Hasil hutan dari masyarakat harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan mereka. Karena itu, pendampingan, pemasaran, dan dukungan anggaran menjadi kunci. Termasuk bantuan keuangan agar petani hutan memiliki daya tawar, misalnya dalam produk kemiri yang perlu ditahan dulu agar harga jualnya lebih baik,” jelasnya.

Ia menekankan tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah akses perhutanan sosial menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui hilirisasi produk perhutanan sosial, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan pasar yang lebih luas.

Komisi IV DPR RI, lanjut Sturman, menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan membutuhkan strategi yang komprehensif. 

Sturman yang juga Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem perhutanan sosial yang tangguh dan berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial di Kalsel menyampaikan aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan pendampingan, intervensi pemerintah bagi kelompok berizin, hingga kendala aksesibilitas dan infrastruktur. Selain hasil hutan non-kayu, pengembangan ekowisata berbasis alam juga dinilai sebagai peluang menjanjikan untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh melalui beberapa langkah konkret. Dukungan itu meliputi dorongan tambahan anggaran perhutanan sosial pada 2026, penguatan kolaborasi lintas sektor untuk hilirisasi produk, hingga mendorong petani lebih aktif berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur, dari kunjungan ini banyak informasi berharga yang kami peroleh. Semoga Kalimantan Selatan terus menjadi motor penggerak perhutanan sosial di Indonesia,” pungkasnya.

Quote