Jakarta, Gesur.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi petani yang disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
“Ini adalah salah satu dari sebelas titik bantuan asing yang dinilai berhasil, dan kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman di Komisi IV untuk mewakili pimpinan, memandu acara dialog langsung bersama para petani. Kita juga didampingi oleh Wakil Bupati Malang dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Tujuan kami adalah menyerap secara langsung berbagai aspirasi yang muncul di lapangan,” kata Adi, Selasa (22/7/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau implementasi program Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kawasan Dataran Tinggi) sebagai bagian dari pengawasan terhadap program strategis nasional di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Program agribisnis terpadu ini menjadi salah satu dari sebelas titik bantuan luar negeri yang dinilai sukses diterapkan di Indonesia.
Menurut Adi Wiryatama, meskipun program telah memberikan dampak positif, masih banyak kendala teknis di lapangan yang perlu segera diatasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.
“Semua aspirasi masyarakat, baik dari Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), maupun individu petani kami dengarkan dan catat dengan saksama. Komisi IV DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjembatani semua persoalan ini ke kementerian terkait. Kami akan perjuangkan itu agar ada tindak lanjut nyata di tingkat pusat,” tegas mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Ia menyebutkan beberapa persoalan utama yang dihadapi petani, antara lain keterbatasan akses infrastruktur menuju lahan, lemahnya sistem pemasaran hasil pertanian, ketiadaan cold storage, serta belum adanya koordinasi pola tanam yang kerap menyebabkan overproduksi.
Selain itu, Adi Wiryatama menekankan bahwa Komisi IV akan terus mendorong kementerian teknis, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki seluruh aspek penunjang agribisnis, dari hulu ke hilir.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat penting, antara lain Deputi 3 Badan Pangan Nasional, Dirjen Hortikultura, Dirjen PSP, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, perwakilan PT Petrokimia Gresik, serta dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi pertanian dan peternakan yang menjadi bagian dari program UPLAND.
“Program ini sudah berada di jalur yang baik, namun masih perlu disempurnakan ke depan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif. Komisi IV akan terus mengawal implementasi di lapangan dan memastikan bahwa suara petani tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Bali ini.
