Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan pemotongan gaji anggota dewan yang tidak menghadiri rapat bukanlah solusi yang tepat untuk mengukur kinerja legislatif.
“Ya nanti kita jadi terjebak absensi. Gini, DPR itu kalau menurut gue, ketika dua tugasnya sudah selesai, nyusun APBN dan nyusun undang-undang sudah selesai, atau sedang tidak kerjakan, ya dia turun ke rakyat. Dan itu turun ke rakyat itu tidak bisa dikonversi, digantikan dengan absen,” kata Adian, dikutip Minggu (21/9/2025).
Adian menjelaskan masyarakat sering kali hanya melihat kinerja anggota DPR dari hal-hal yang sederhana, seperti kehadiran rapat atau pertemuan dengan warga, padahal tugas seorang legislator jauh lebih kompleks dan memerlukan proses panjang.
“Ya problemnya kita masyarakat tuh agak jelimet ketika ngobrol soal yang tadi bang, misalkan ini kualitas begini, begini, begini ya, kita tahunya ada anggota turun, selesai gitu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua anggota DPR memiliki pola kerja yang sama. Menurutnya, yang penting adalah komitmen dan kesungguhan anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme politik di parlemen.
"Rakyat juga nggak pengen, kemudian mewajibkan kita harus instan datang turun selesai, nggak juga. Tapi kita datang turun mendengarkan mereka dan memperjuangkan mereka. Dan mereka kan melihat kesungguhan perjuangan itu dari proses yang dijalankan,” ucapnya.
Usulan pemotongan gaji anggota DPR yang absen rapat mencuat belakangan ini seiring dengan kritik publik terhadap kinerja wakil rakyat. Sebagian masyarakat menilai kehadiran rapat seharusnya menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur keseriusan legislator dalam menjalankan tugas.
Namun, Adian berpandangan berbeda. Baginya, setelah penyusunan Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selesai, anggota DPR memiliki tanggung jawab lain yang tak kalah penting, yaitu turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengar aspirasi rakyat dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
Pandangan Adian mencerminkan kritik terhadap cara menilai kinerja DPR yang hanya berpatokan pada absensi rapat. Menurutnya, pendekatan seperti itu bisa mengaburkan esensi dari peran anggota dewan, yang seharusnya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat.
Dengan pernyataannya ini, Adian ingin menegaskan bahwa ukuran kinerja DPR seharusnya dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik di gedung parlemen, melainkan juga pada seberapa jauh perjuangan mereka berdampak pada kepentingan rakyat.
