Ikuti Kami

Adisatrya Suryo Sulisto Soroti Dampak Proyek Tol Trans Sumatera Terhadap UMKM di Jalur Non-Tol

"Tol di Sumatera Utara itu sangat berdampak terhadap penjualan UMKM."

Adisatrya Suryo Sulisto Soroti Dampak Proyek Tol Trans Sumatera Terhadap UMKM di Jalur Non-Tol
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti dampak pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Jambi, baru-baru ini.

Komisi VI DPR RI saat ini sedang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk melakukan evaluasi proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Jambi. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja ini adalah dampak proyek terhadap pelaku UMKM, khususnya yang berada di jalur non-tol. 

“Nah tentunya tadi ada anggota dari Sumatera Utara yang menyampaikan tol di Sumatera Utara itu sangat berdampak terhadap penjualan UMKM,” ujar Adisatrya, dikutip Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan jalan tol menyebabkan penurunan lalu lintas kendaraan di jalur non-tol yang sebelumnya menjadi sumber utama konsumen bagi UMKM. 

“Jalan non-tol sebelumnya dilintasi oleh banyak mobil, bus, dan sebagainya tapi dengan adanya tol itu sangat berkurang. Nah pengalaman ini yang harus diawasi oleh Provinsi Jambi, karena kita hadir di sini hari ini, jangan sampai ini terjadi,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembangunan tol tetap membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Pulau Sumatera. 

Hal ini menjadi perhatian utama karena dengan adanya tol konektivitas untuk di Pulau Sumatera akan lebih baik, jalur untuk logistik akan lebih cepat.

Adisatrya menambahkan, usulan untuk mengakomodasi UMKM di rest area tol perlu dipertimbangkan, meski memiliki keterbatasan. Hal ini dikarenakan rest area tentunya tidak bisa menampung semua UMKM, sehingga hal tersebut tetap akan menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, pemerintah setempat, dan BUMN Karya.

Quote