Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan dukungan penuh terhadap rencana operasional Trans Jatim di wilayah Malang Raya, termasuk pemanfaatan angkutan kota (angkot) sebagai feeder atau kendaraan pengumpan.
Ia menegaskan, rencana tersebut harus dibarengi dengan regulasi yang menjamin perlindungan serta pemberdayaan pengemudi angkot.
"Itu yang nanti akan kami bicarakan. Pasti nanti akan didukung oleh regulasi. Kami juga akan mendorong itu. Karena bagaimanapun, masak iya kita cuma memakai kendaraannya saja, tetapi gak memberdayakan mereka. Kan mereka salah satu dari masyarakat yang butuh difasilitasi," kata Mia, sapaan akrabnya, dikutip pada Rabu (25/6/2025).
Mia menekankan, regulasi yang akan dibentuk bukan hanya untuk mendukung sistem transportasi dari sisi teknis, seperti efisiensi rute dan kenyamanan, melainkan juga harus menyentuh aspek sosial ekonomi.
Ia menyebutkan pentingnya peran para pengemudi angkot yang selama ini sudah menggantungkan hidup dari sistem transportasi konvensional di Kota Malang.
Ia mengungkapkan bahwa pembahasan lanjutan terkait program Buy The Service (BTS) yang akan terintegrasi dengan Trans Jatim, baru akan dimulai pada tahun 2026. Rencana ini dinilai sebagai salah satu solusi terhadap berbagai persoalan transportasi publik di Kota Malang.
"Kemarin sih kami sudah menerima uraiannya terkait BTS. Nah ini nanti yang akan kami bicarakan lebih lanjut. Kalau gak salah, BTS kan tidak dilaksanakan tahun ini, masih tahun depan," ucapnya.
Ia optimis keberadaan BTS dan Trans Jatim tak akan memperparah kemacetan. Justru, sistem transportasi yang terintegrasi dan terkonsep akan mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa—sebagai mayoritas pengguna—untuk berpindah ke transportasi umum.
"Asalkan bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang menjadi titik kumpul masyarakat dan itu strategis," ucapnya.
Mia juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang terkait konsep feeder. Menurutnya, pengaturan rute dan titik layanan feeder harus mampu menjangkau kawasan permukiman yang selama ini belum terfasilitasi dengan baik.
"Nah ini yang perlu dikonsepkan baik-baik. Titiknya dari feeder dan lain sebagainya. Kota Malang kan kecil. Jadi nanti kita tinggal konsepkan saja, sih," ungkapnya.
DPRD Kota Malang sendiri berkomitmen untuk terus mengawal proses pembentukan kebijakan dan memastikan keberadaan sistem transportasi publik yang inklusif, efisien, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
