Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyikapi rencana Pemerintah Kota Malang untuk mengganti kendaraan dinas dengan mobil listrik. DPRD, kata dia, akan terlebih dahulu mengkaji berbagai pilihan dan skema yang dinilai paling tepat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tapi yang jelas kami akan menganalisis semua pilihan-pilihan atau skema-skema. Mana yang kira-kira paling signifikan. Jadi intinya, nanti kami akan mendengarkan skema dari Pemkot Malang karena belum disampaikan ke kami. Kami juga akan mengundang Pemkot Malang, selain membicarakan itu, juga dalam rangka pembahasan anggaran," kata Amithya, dikutip Rabu (24/6/2026).
Menurut Amithya, DPRD Kota Malang masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Malang terkait rencana tersebut. Karena itu, pembahasan bersama pemerintah daerah akan segera dilakukan dalam waktu dekat, bersamaan dengan agenda pembahasan anggaran.
Ia mengatakan, salah satu pertimbangan utama DPRD adalah memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap kondisi keuangan daerah. Terlebih, Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak cukup besar terhadap kebutuhan anggaran operasional tahun ini.
Pemerintah Kota Malang sendiri disebut tidak hanya mempertimbangkan pengadaan kendaraan baru, tetapi juga membuka opsi penggunaan mobil listrik melalui skema sewa. Namun demikian, DPRD ingin memastikan terlebih dahulu efektivitas dan efisiensi dari setiap pilihan yang tersedia.
"Kita melihat hitungannya dulu, signifikan atau tidak. Jadi mana yang akan lebih baik untuk konstruksi atau struktur APBD kita. Itu saja pertimbangan kami," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai penambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Menurutnya, fokus utama DPRD saat ini adalah memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia agar program pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.
"Memang yang kami fasilitasi utama adalah layanan kepada masyarakat. Ada beberapa program pemerintah daerah yang masih kami upayakan untuk terus berjalan sampai akhir. Ada kondisi perampingan-perampingan yang akan kami lakukan. Jadi kalau sekarang saya ditanya apakah ada upaya penambahan, belum. Tidak ada opsi ke sana," tegasnya.
Amithya menilai Pemerintah Kota Malang perlu mencari berbagai alternatif solusi agar operasional dan mobilitas pemerintahan tetap berjalan tanpa harus menambah beban anggaran daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kesehatan APBD di tengah meningkatnya kebutuhan belanja akibat kenaikan harga BBM.
"Ya, makanya kan enggak mungkin cukup. Tapi saat ini belum ada tambahan, belum ada skema tambahan untuk anggaran. Memang enggak mungkin cukup," ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait kebutuhan anggaran BBM hingga akhir tahun.
"Kita menghitung dan saya sudah minta Pak Sekda selaku Ketua TAPD untuk menghitung terkait anggaran BBM. Tapi yang jelas, dengan kenaikan harga, berdasarkan hitungan yang ada, anggaran tidak akan mencukupi selama satu tahun," ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, Pemerintah Kota Malang saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan mobil listrik dengan sistem sewa yang dinilai lebih hemat dibandingkan pengadaan kendaraan baru berbahan bakar minyak.
"Terkait langkah-langkah dan skenario ke depan apabila kelangkaan BBM masih terus terjadi, kita juga bisa beralih ke mobil listrik. Kita tidak harus membeli, tetapi bisa menyewa mobil listrik karena lebih murah dan biaya energinya juga lebih mudah," lanjut Wahyu.
Rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun pelayanan publik.
