Jakarta, Gesuri.id - Guru besar bidang perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero mengatakan ancaman pencopotan jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada sejumlah pejabat di daerah efektif untuk mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan.
“Karena Presiden sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai negara dengan kebakaran hutan yang turun sejak tahun 2015, pertanyaannya kalau mengalami peningkatan lagi, ada apa?” kata Bambang di Jakarta, Kamis (8/8).
Baca: Presiden Perintahkan Segera Selesaikan Masalah Karhutla
Bambang mengatakan kondisi saat ini, telah banyak personel TNI dan Polri yang berjibaku di lapangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kalau tidak bisa, mungkin komandannya dipecat. Dan itu sudah terbukti, sudah ada ‘melati’ dan ’bintang’ yang dicopot,” ujar Bambang.
Terkait dengan meningkatkan jumlah titik panas (hotspot) karhutla, Bambang mengatakan bisa jadi angka itu lebih besar di lapangan. Karena saat ini mereka sedang kewalahan bekerja di lapangan, ditambah lagi ketersediaan air di lahan gambut itu sudah mulai berkurang.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait pencegahan kebakarana hutan dan lahan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasioanal (Rakornas) beberapa waktu lalu.
“Arahan Presiden sangat tegas untuk semua pihak,” kata Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty.
Eva menjelaskan sejumlah arahan itu diantaranya, Presiden mengingatkan kejadian tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, di mana karhutla terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan kerugian sekitar Rp211 triliun dengan jumlah luasan kebakaran sebanyak 2,61 juta hektare (ha).
Eva menjelaskan jika dibandingkan 2015, jumlah titik api turun, namun jika dibandingkan tahun 2018, angka titik api mengalami kenaikan. Presiden meminta kondisi seperti ini tidak boleh terjadi.
Baca: Aparat Didesak Bertindak Tegas akan Pelaku Penyebab Karhutla
Atensi Presiden soal karhutla tetap sama seperti 2015, di mana Pangdam, Kapolda, Dandrem hingga Kapolres akan dicopot jika tidak dapat mengatasi masalah karhutla.
Presiden meminta Muspida (gubernur, Pangdam dan Kapolda) agar bekerja sama dibantu pemerintah pusat (Menteri, Kapolri dan Panglima) untuk mengendalikan karhutla, sehingga api sekecil apa pun segera padam dan jangan ada kebakaran besar di wilayah mereka.
