Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, menggelar reses kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026. Titik ketiga pelaksanaan reses tersebut dipusatkan di Jalan Flamboyan Barat, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso.
Dalam kegiatan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Makassar tersebut menegaskan kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan untuk mengidentifikasi langsung berbagai persoalan warga yang membutuhkan penanganan segera.
Lurah Mattoangin memaparkan kondisi sanitasi lingkungan yang memprihatinkan. Berdasarkan data lapangan, sedikitnya 50 rumah warga belum memiliki fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang layak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu munculnya berbagai penyakit di tengah masyarakat.
Selain persoalan sanitasi, warga juga mengeluhkan banjir musiman yang kerap merendam rumah mereka. Meski tim dari Dinas Perumahan telah melakukan survei, masyarakat berharap adanya solusi konkret dan bukan sekadar pendataan.
“Kita perlu duduk bersama agar masalah banjir tahunan di Mattoangin ini bisa diatasi. Saya juga mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan ketersediaan MCK guna menekan dampak kesehatan,” ujar Andi Tenri dikutip Rabu (18/2).
Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan, Andi Tenri turut mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program pertanian perkotaan atau urban farming. Ia mengajak kaum ibu memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayuran seperti pakcoy dan brokoli.
“Ibu-ibu bisa menanam sayuran untuk konsumsi keluarga agar anak-anak lebih sehat. Jika hasilnya melimpah, bisa dijual untuk membantu ekonomi rumah tangga. Untuk bapak-bapak, sektor perikanan dan penambakan juga bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Aspirasi Warga: Fasilitas Umum hingga KIS
Dialog berlangsung dinamis dengan berbagai aspirasi yang disampaikan warga. Ketua RW 02, Muzakkir, mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang seperti kursi dan tenda kematian, serta tidak tersedianya gerobak sampah untuk mendukung kegiatan kerja bakti rutin.
Sementara itu, seorang warga bernama Maryati mempertanyakan pencabutan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akibat perubahan status desil kemiskinan yang dinilai tidak akurat dan terkesan berbayar.
Keluhan juga datang dari perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyuarakan kekecewaan atas penggusuran mendadak yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andi Tenri menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga hingga ke tingkat Pemerintah Kota Makassar.
Terkait penggusuran PKL, ia menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang kecewa terhadap tindakan sepihak. “Kami sudah meminta pemerintah kota melakukan relokasi dan menyediakan tempat yang layak. Jangan sampai pedagang digusur tanpa solusi,” tegasnya.
Untuk persoalan KIS dan bantuan sosial, ia meminta pihak kelurahan memperbarui data pendapatan warga secara transparan agar bantuan tepat sasaran. Ia juga berjanji membantu proses pendataan ulang bagi warga dengan kepesertaan BPJS nonaktif.
Adapun bantuan kursi dan tenda kematian, Andi Tenri menyatakan kesiapannya membantu secara pribadi demi kepentingan kemanusiaan. Sementara untuk pengadaan gerobak dan motor sampah, ia memastikan akan ada penambahan dari pemerintah kota berdasarkan hasil Musrenbang, dan sisanya akan ditindaklanjuti melalui dinas terkait.
Reses tersebut menjadi momentum penting bagi warga Mattoangin untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus mempertegas komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat legislatif.
