Jakarta, Gesuri.id - Komisi XIII DPR menaruh atensi terhadap kualitas pembinaan dan kapasitas hunian di seluruh lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR sekaligus ketua tim kunjungan kerja reses ke Kanwil Ditjenpas NTB, Andreas Hugo Pareira, melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Kamis, mengatakan kelebihan kapasitas hunian ini merupakan permasalahan klasik yang masih menjadi beban berat.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Kami melihat bahwa isu kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi komprehensif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengganggu optimalisasi program pembinaan warga binaan," katanya.
Selain itu, dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR juga secara spesifik mendalami program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah berjalan.
Komisi XIII DPR turut memberikan apresiasi terhadap sejumlah inovasi program WARNAPAS Academy, Pesantren di Lapas, Kader Relawan Bencana (Kelana) serta inovasi pemberdayaan warga binaan untuk menghasilkan Produk UMKM yang dinilai positif dalam membekali warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar siap kembali ke tengah masyarakat.
Di akhir kunjungan, dia menyimpulkan, seluruh masukan dan data yang terhimpun akan menjadi bahan utama dalam rapat kerja dengan mitra terkait saat kembali ke Gedung Parlemen.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
"Kami mengapresiasi kinerja Kanwil Ditjenpas NTB. Komisi XIII akan membawa aspirasi ini ke pusat dan berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan kebijakan yang solutif, termasuk upaya terpadu dengan instansi penegak hukum lain untuk menekan angka overcrowding, mendorong pembangunan lapas pada lahan hibah di Kabupaten Sumbawa Barat, serta mendorong peningkatan kelas di UPT Pemasyarakatan yang ada seperti Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Rutan Kelas IIB Praya" ujarnya.
Kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan institusi pemasyarakatan, demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan berorientasi pada reintegrasi sosial WBP.
