Jakarta, Gesuri.id – Upaya memperluas inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Meski tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, akses pembiayaan yang berkelanjutan dan terjangkau masih menjadi persoalan utama bagi jutaan UMKM, khususnya di sektor mikro dan ultra mikro.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, dalam sebuah seminar bertema inklusi keuangan dan penguatan UMKM yang digelar di Calista Hall, Jakarta, baru-baru ini.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 85%. Namun, Darmadi menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas akses pembiayaan produktif yang benar-benar dirasakan oleh UMKM.
“Inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan rekening. Tantangan utamanya adalah bagaimana UMKM benar-benar mendapatkan akses pembiayaan produktif yang terjangkau, berkelanjutan, dan mampu mendorong mereka naik kelas,” ujar Darmadi.
Ia menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, skala usaha yang kecil, serta belum bankable, sehingga sulit mengakses pembiayaan formal. Akibatnya, tidak sedikit UMKM yang terpaksa bergantung pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi, yang justru membebani keberlangsungan usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Darmadi juga memberikan apresiasi terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai konsisten menjalankan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan UMKM secara nyata.
“BRI memiliki keberpihakan yang jelas terhadap UMKM. Porsi kredit UMKM BRI yang sudah melampaui 60% dari total portofolio kredit, dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp1.100 triliun, menunjukkan komitmen yang tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Darmadi menyoroti peran BRI dalam memperluas akses layanan keuangan melalui jaringan AgenBRILink yang kini telah mencapai lebih dari 700 ribu agen dan tersebar hingga pelosok desa. Menurutnya, jaringan ini menjadi solusi konkret dalam menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
“AgenBRILink bukan hanya memperluas layanan transaksi, tetapi juga menghadirkan kehadiran bank di tengah masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Ini penting untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata,” katanya.
Darmadi juga menyinggung peran BRI sebagai penyalur utama Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan realisasi penyaluran setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah dan menjangkau jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Skema KUR dengan bunga rendah dinilai efektif menekan ketergantungan UMKM pada pembiayaan informal.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Lebih lanjut, ia menilai pendekatan BRI yang mengombinasikan pembiayaan, digitalisasi layanan, serta pendampingan usaha merupakan model inklusi keuangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Inklusi keuangan yang ideal adalah ketika UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pendampingan dan literasi keuangan. Apa yang dilakukan BRI selama ini sudah berada di jalur yang tepat,” ujar Darmadi.
Ke depan, Darmadi menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, DPR, perbankan, dan pelaku usaha agar inklusi keuangan UMKM benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Jika inklusi keuangan dijalankan secara konsisten dan berpihak, dampaknya akan langsung terasa pada ketahanan ekonomi nasional,” pungkasnya.
