Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta pemerintah tidak mengabaikan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasil kajian lembaga tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi total untuk memperbaiki tata kelola program yang dijalankan oleh otoritas gizi nasional.
Andreas menegaskan, pemerintah perlu menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang berbasis data serta hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar pengambil kebijakan tidak hanya mengandalkan laporan yang cenderung bersifat asal bapak senang (ABS).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memperhatikan hasil kajian-kajian seperti ini, ketimbang hanya mendengar dari pernyataan yang hanya mencari keuntungan atau sekadar menyenangkan presiden,” ujar Andreas di Jakarta, Rabu (17/6).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai temuan Komnas HAM sangat sejalan dengan berbagai gelombang kritik yang selama ini disuarakan masyarakat sipil. Persoalan yang disorot pun sangat mendasar, mulai dari karut-marut manajemen hingga potensi penyimpangan anggaran.
“Temuan pelanggaran HAM yang merupakan hasil kajian dari Komnas HAM ini sebenarnya mengonfirmasi berbagai kritik yang sudah dilakukan sebelumnya oleh berbagai pihak soal tata kelola, soal sasaran penerima, soal kualitas makanan, termasuk soal dugaan korupsi yang terjadi,” kata Andreas.
Menurutnya, pembenahan pada aspek keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program berskala nasional ini tidak salah sasaran.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Lebih jauh, Andreas menekankan bahwa hasil kajian Komnas HAM ini sekaligus menjadi bantahan telak terhadap narasi yang sempat dilontarkan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai. Ia menegaskan, sikap kritis terhadap program pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol publik yang sah dan dilindungi undang-undang, bukan sebuah pelanggaran.
“Hasil kajian dari Komnas ini juga sekaligus membantah pernyataan Menteri HAM beberapa waktu lalu, seolah orang yang mengkritisi MBG sebagai pelanggar HAM,” tuturnya.
Andreas berharap pemerintah segera menjadikan temuan Komnas HAM ini sebagai masukan konstruktif. Langkah tersebut penting agar program MBG tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
