Jakarta, Gesuri.id - Pada 5 Agustus 1945, fokus perjuangan Bung Karno bergeser ke arah pemantapan kesepakatan internal dan diplomasi politik tingkat tinggi, setelah merampungkan rancangan komposisi keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari sebelumnya.
Bung Karno mengingatkan jangan terkecoh oleh janji-janji Jepang dan PPKI harus menjadi alat perjuangan murni milik rakyat Indonesia.
Dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia:
"Kita tidak boleh terkecoh oleh janji-janji Jepang, tetapi kita juga tidak boleh gegabah merusak celah politik yang ada. BPUPKI telah merumuskan dasar rumah kita, dan melalui PPKI kita akan menegakkan atapnya sendiri. Badan ini harus menjadi alat perjuangan murni milik rakyat Indonesia, bukan sekadar panggung sandiwara bagi pemerintah pendudukan."
Oleh karena itu, pada 5 Agustus 1945 ini, Soekarno secara intensif meyakinkan para tokoh pergerakan bahwa PPKI kelak harus langsung menerima dan mengesahkan karya politik BPUPKI tanpa harus memulai perdebatan ideologis dari awal.
Di saat yang sama, Bung Karno juga melakukan koordinasi diplomatik dengan pihak pemerintah militer Jepang (Gunseikanbu) di Jakarta.
Pada tanggal tersebut, Soekarno memimpin serangkaian pertemuan tertutup dengan para tokoh kunci dari berbagai latar belakang ideologi mulai dari golongan kebangsaan hingga kelompok keagamaan untuk mengunci komitmen bersama terhadap seluruh hasil kerja BPUPKI.
Bung Karno menyadari bahwa perubahan status lembaga dari BPUPKI yang bersifat investigatif menuju PPKI yang bersifat eksekutif berpotensi memicu debat ulang jika rancangan dasar negara dan Pembukaan UUD yang telah disepakati pada sidang BPUPKI bulan Juli tidak dikawal dengan ketat.
Soekarno menegaskan posisi tawar bangsa Indonesia agar proses peresmian PPKI tidak dicampuri oleh birokrasi pendudukan. Bung Karno memastikan bahwa daftar nama tokoh perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara yang telah disatukan dalam rancangan PPKI disetujui secara utuh tanpa koreksi dari pihak militer Jepang.
Langkah diplomasi pada 5 Agustus ini sangat krusial karena militer Jepang di Pasifik mulai terdesak hebat oleh Sekutu, sehingga Bung Karno 'memanfaatkan' kerapuhan posisi geopolitik Jepang tersebut untuk mengamankan kedaulatan politik lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia.
Transisi BPUPKI ke PPKI
Perubahan BPUPKI menjadi PPKI memperlihatkan bangsa Indonesia ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Jika menilik sejarah, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945.
Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk memenuhi janji Jepang dalam memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sejak terbentuknya BPUPKI, lembaga ini telah mengumpulkan 60 orang anggota dari Indonesia dan tujuh orang dari Jepang sebagai pengawas.
Setelah Indonesia merdeka, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Mengutip buku Paradigma Politik Muhammadiyah oleh Ridho Al-Hamdi (2021), alasannya karena tugas BPUPKI telah selesai dengan baik. Adapun tugasnya yakni menyusun rancangan UUD untuk Negara Indonesia saat merdeka nanti.
Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk atas dasar pertimbangan kondisi Jepang yang semakin tersudut dalam perang.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Sekutu menjatuhkan bom atom ke Hiroshima, Jepang. Tiga hari kemudian, Sekutu menjatuhkan bom atom kembali, namun di wilayah yang berbeda, yakni di Nagasaki.
Pihak Indonesia mengetahui bahwa kondisi Jepang semakin lemah, sehingga situasi ini dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Hisaichi Terauchi selaku perwira tinggi Angkatan Darat Jepang akhirnya menyetujui terbentuknya PPKI. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih lanjut. Ketua lembaga ini adalah Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Mohammad Hatta.
PPKI pada awal pembentukannya sudah mempunyai jumlah anggota sebanyak 21 orang yang berasal dari berbagai daerah dan etnis.
Tanpa diketahui oleh Jepang, PPKI menambah anggota lagi sebanyak enam orang, yakni: Achmad Soebardjo, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, RAA Wiranatakoesoema, Iwa Koesoemasoemantri, dan Kasman Singodimedjo.
Dalam sejarah Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI memperlihatkan bahwa Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. PPKI berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, lalu dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945.
Finalisasi Daftar Anggota PPKI
Tanggal 5 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo juga merampungkan daftar anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Daftar tersebut mencakup perwakilan dari berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Finalisasi susunan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri dari 21 orang awal bentukan Jepang yang kemudian ditambah 6 orang tokoh nasional tanpa izin Jepang agar menjadi badan mandiri milik bangsa Indonesia.
Pimpinan utama badan ini adalah Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.
Pimpinan dan Penasihat:
Ir. Soekarno: Ketua
Drs. Mohammad Hatta: Wakil Ketua
Mr. Achmad Soebardjo: Penasihat
Daftar 21 Anggota Awal
Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat
R.P. Soeroso
Prof. Dr. Mr. Soepomo
Kiai Abdoel Wachid Hasjim
Ki Bagus Hadikusumo
Soetardjo Kartohadikoesoemo
Otto Iskandardinata
Abdoel Kadir
Pangeran Soerjohamidjojo
Pangeran Poerbojo
Dr. Mohammad Amir
Mr. Abdul Maghfar
Mr. Teuku Mohammad Hasan
Dr. G.S.S.J. Ratulangi
Andi Pangerang
A.H. Hamidan
I Goesti Ketoet Poedja
Mr. Johannes Latuharhary
Mr. Joehana
Prof. Dr. Mr. Soepomo
A. Baswedan
Tambahan 6 Anggota Tanpa Persetujuan Jepang
Ki Hadjar Dewantara
Sayuti Melik
Kasman Singodimedjo
Iwa Koesoemasoemantri
R. Soedirman
Mr. Izaak Telbe
