Ikuti Kami

Anies Tak Tegas, Kent: Perpanjang PSBB Transisi Percuma! 

Perpanjangan masa PSBB Transisi Fase 1 akan membuat warga kesulitan, dan akan berdampak juga dengan kenaikan kasus penularan Covid-19.

Anies Tak Tegas, Kent: Perpanjang PSBB Transisi Percuma! 
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id  - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)Transisi Fase 1.

Menurut pria yang disapa Kent itu, perpanjangan masa PSBB Transisi Fase 1 akan membuat warga kesulitan, dan akan berdampak juga dengan kenaikan kasus penularan Covid-19 di Jakarta.

"Kalau diperpanjang terus PSBB Transisi Fase 1 akan memperburuk angka positif. Dengan memperpanjang PSBB tidak juga membuat angka positif Covid-19 menurun, tapi justru semakin bertambah angkanya," kata Kent dalam keterangannya, Senin (3/8).

Menurutnya, beberapa hari terakhir DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar nasional pasien yang terjangkit virus corona, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Hal itu disebabkan dilonggarkannya aktivitas masyarakat.

"Sekarang ini semua daerah di DKI Jakarta sudah zona merah penyebaran Covid-19, karena memang aktivitas warga sudah menjadi normal seperti biasa, mulai dari transportasi, ruang publik, dan juga perkantoran. Jadi penerapan PSBB transisi fase I saya nilai tidak ada bedanya dengan kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Kent juga menegaskan kepada Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan harus siap menerima hal terburuk yang menimpa warga Jakarta.

Jika hal ini terus diterapkan dan tidak ada tindakan tegas kepada pelanggar protokol kesehatan.

Baca: Sanksi Langgar PSBB Transisi Harus Tegas, Jangan Retorika

"Gubernur Anies harus menerima hal yang terburuk jika Hal ini terjadi di Jakarta, karena saat ini bukanlah puncak penyebaran Covid-19. Harus ditindak dengan tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan, baik dari warga maupun petugas di lapangan tanpa terkecuali," kata Kent.

Lalu, kata Kent, saat ini beberapa perusahaan juga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya karena sudah tidak mampu untuk membayar gaji, karena terdampak langsung akibat Covid-19

"Gubernur harus paham, kalau diperpanjang terus tanpa ada ketegasan dalam menerapkan protokol kesehatansama sekali tidak ada artinya dan buang buang waktu saja. Kebijakan ini otomatis akan bisa mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, dan jika terjadi resesi siapa yang mau bertanggung jawab?, kebijakan ini akan memicu meningkatnya angka pengangguran dan juga melonjaknya angka positif terpapar Covid-19," kata Kent.

Kent juga menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklaim lingkungan pasar sudah relatif aman dari penyebaran Covid-19, setelah dilakukan pelacakan aktif terkait penyebaran virus di tengah pasar.

"Siapa bilang penyebaran Covid-19 sudah berkurang di pasar, coba silakan anda cek pasar Cipinang, Pasar Kramat jati, Pasar Jembatan Lima dan lain-lain. Itu semua yang berjualan tumplek ke jalan dan enggak ada yang pakai masker, antara penjual dan pembeli juga tidak ada yang jaga jarak, makanya Gubernur coba tolong cek ke lapangan jangan hanya bisa bersandiwara dan beretorika terus," kata Kent.

Lalu, Kent juga menilai penerapan ganjil-genap yang akan berlaku pada Senin 3 Agustus 2020, tak ada urgensinya sama sekali selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Penerapan tersebut secara tidak langsung mengarahkan warga untuk naik kendaraan umum yang notabene rentan penyebaran virus Covid-19.

"Kenapa ngotot banget menerapkan ganjil-genap sih?, saya melihat sama sekali tidak ada urgensinya. Jakarta saat ini masih zona merah penyebaran covid-19. Dengan memberlakukan penerapan ini secara tidak langsung akan mengarahkan warga untuk menggunakan transportasi umum yang saat ini masih sangat rentan tertular covid-19, seharusnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo beserta jajarannya ada melakukan kajian khusus terkait hal ini," sambung Kent.

Karena, sambung dia, warga yang menggunakan transportasi umum rawan carrier Covid-19 dari satu tempat ke tempat lain, dan bisa menularkan ke seluruh pengguna. transportasi umum.

Saat ini, penyelenggara transportasi harus berbenah dan harus bisa meminimalisir risiko penularan dan penyebaran Covid-19.

"Hampir seluruh warga Bodetabek yang bekerja di DKI Jakarta menggunakan transportasi umum, terutama KRL. Saya meminta seluruh stakeholder transportasi umum harus benar-benar mengetatkan protokol kesehatan, jangan hanya menerapkan 50 persen penumpang, tapi menumpuk di stasiun dan terminal, sama saja bohong itu!," tegasnya.

Baca: Kenneth Yakini Jakarta Belum Siap Terapkan New Normal

Kent pun kembali menghimbau kepada warga Jakarta khususnya, jika hendak beraktivitas di luar rumah agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, mengantisipasi penyebaran Covid-19, seperti jaga jarak, memakai masker, dan menyiapkan hand sanitizer. 

"Saya menghimbau kepada warga DKI Jakarta wajib melakukan protokol kesehatan covid-19 dimanapun berada. Penyebaran virus akan terhenti jika dari diri kita yang benar-benar disiplin terhadap diri sendiri. Jangan bosan dan malas dalam melakukan standar protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau membawa hand sanitizer, kita wajib bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan telah memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi fase ketiga.

PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai Jumat 31 Juli 2020, sampai 13 Agustus 2020.

Quote