Ikuti Kami

Ansy Dorong Revolusi Tata Kelola BUMN Sektor Pangan

Ansy mengungkapkan, mayoritas BUMN sektor pangan merugi setiap tahun meskipun mendapat suntikan modal dari pemerintah melalui skema PMN.

Ansy Dorong Revolusi Tata Kelola BUMN Sektor Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema).

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengungkapkan pentingnya revolusi tata kelola BUMN sektor pangan.

Hal itu dikatakan Politisi PDI Perjuangan tersebut, dalam Rapat Dengat Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama para Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Klaster Pangan, baru-baru ini. 

Ansy mengungkapkan, mayoritas BUMN sektor pangan merugi setiap tahun meskipun mendapat suntikan modal dari pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).  

Baca: Hendrawan: Biaya Cek Saldo & Tarik Tunai Bebani Masyarakat

BUMN sektor pangan juga masih mengimpor daging dan berbagai komoditas pangan lainnya.

"Maka, rencana holding BUMN sektor pangan harus menjadi momentum revolusi besar terkait tata kelola industri pangan," tegas Ansy. 

Ansy menegaskan, posisi nelayan, petani dan peternak sebagai mitra holding BUMN pangan ini harus semakin kuat dan spesial. Ujung tombak kedaulatan pangan nasional ini harus menjadi mitra utama BUMN di bidang pangan.

"Saya mendesak Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sekaligus calon Dirut Holding BUMN untuk menjelaskan visi besarnya untuk mengintegrasikan berbagai BUMN dalam naungannya," ujar Ansy. 

Ansy juga meminta agar dilakukan identifikasi secara transparan terhadap akar masalah,  infesiensi agar holding BUMN dapat melakukan loncatan besar dalam tata kelola industri pangan.

Misalnya, di PT Garam (Persero), penelitian menunjukkan empat masalah besar dalam pengembangan garam yakni kesulitan akses modal, minim teknologi, SDM petambak yang kurang terampil, dan tata niaga yang belum mumpuni.

"Identifikasi akar persoalan sangat penting untuk mencari solusi, mentransformasi BUMN sektor pangan yang sementara bermasalah," ujar Ansy. 

"Spesifik PT Garam, saya meminta penjelasan mengenai road mad pengembangan garam industri," sambungnya. 

Saat ini, lanjut Ansy, Indonesia masih bergantung pada impor garam industri. Kebijakan produksi garam negeri ini bersifat reaktif dan tidak konstruktif.

Baca: Kapitra Tegaskan PPI Dapat Bantu Pemerintah Daerah

"Sebagai solusi, pemerintah perlu memiliki keberpihakan pada petani garam Indonesia, baik dari sisi pengembangan industri ataupun perbaikan tata niaga garam," ujar Ansy. 

Pemerintah juga harus terus mengembangkan garam industri, serta memikirkan apakah PT Garam dapat menjadi off taker untuk menyerap garam dari petambak lokal guna keperluan konsumsi dan keperluan aneka pangan. 

"Daerah NTT seperti Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi garam industri. Saya menunggu gebrakan  PT Garam di NTT!," ujar Ansy, yang berasal dari NTT itu.

Quote