Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengevaluasi secara tajam kebijakan Food Estate (lumbung pangan)
Ansy menegaskan, Komisi IV sudah sejak awal mengkritisi kebijakan Food Estate, sekaligus mempertanyakan konsep perencanaannya.
Baca: Soal UU Desa, Ansy Soroti Penggunaan Dana Desa
"Komisi IV juga mempertanyakan realisasinya, agar program Food Estate ini berjalan di lapangan, terutama memberikan kontribusi signifikan pada kesejahteraan petani dan masyarakat," ujar Ansy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan isu-isu aktual, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Food Estate bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.
Food Estate juga bertujuan mensejahterakan petani.
Namun, ujar Ansy, setelah Food Estate setahun berjalan, terungkap data bahwa terdapat 5 Kabupaten di NTT dengan kemiskinan ekstrim.
Baca: RPG: Tumbuhkan Semangat Optimisme Adalah Nilai Kepahlawanan
"Dan Kabupaten Sumba Tengah menempati tingkat kemiskinan paling ekstrim (tinggi) di NTT, yakni sebesar 21,51 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 15.820 jiwa," ungkap Ansy.
"Saya mengusulkan, Komisi IV harus membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait program Food Estate yang dijalankan di sejumlah provinsi," tambah Anggota DPR RI dari dapil NTT II itu.
