Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyoroti postur anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan proporsionalitas anggaran antar Dirjen di KLHK.
Baca: Jeje Wiradinata Siapkan 5000 Pelaku Usaha Baru
Hal itu dinyatakan Ansy ketika Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, baru-baru ini.
"Dalam presentasi, Direktorat Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDSAHL) dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK mendapat anggaran masing-masing Rp. 2.1 Triliun dan Rp.1.9 triliun untuk tahun 2021. Jika dicermati, ada jarak sangat besar dengan direktorat-direktorat lainnya, paling dekat anggaran Sekretariat Jenderal Rp. 546 miliar, disusul Direktorat Jenderal PKTL Rp.410 miliar," ungkap Ansy.
Ansy menilai jarak anggaran dua Direktorat (PDSAHL dan KSDAE) dengan yang lainnya mencapai Rp. 1,3-1,8 triliun. Ia pun mempertanyakan program prioritas yang diemban oleh kedua Dirjen tersebut.
"Apa alasan substantif yang membuat gap anggaran sebesar itu? Kalau alasannya berdasarkan urgensi, maka Direktorat lainnya di KLHK tidak kalah penting," ujar Ansy.
Misalnya, sambung Ansy, Direktorat Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3) hanya memperoleh Rp. 271 miliar. Padahal saat ini kita berperang melawan sampah, dan limbah B3, termasuk limbah Covid-19.
Baca: Ansy Lema Gandeng KLHK Bantu Kebun Rakyat Senilai Rp450 Juta
"Dilihat dari urgensi, PLSB3 memerlukan anggaran sangat besar untuk menjawab permintaan pembangunan bank sampah, tekonologi pengolahan sampah dan limbah B3," ujar Ansy.
Demikian pun Direktorat Perubahan Iklim (PPI) KLHK hanya memperoleh Rp.301 miliar.
"Padahal, PPI memiliki tugas penting untuk mencegah laju deforestasi, pemanasan global dan melakukan mitigasi perubahan iklim," ujar Ansy.
